Jakarta, Hariantimes.com - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan seluruh belanja kementerian/lembaga sebesar Rp50 triliun.Yakni dari dari yang sebelumnya Rp836.5 triliun menjadi Rp 786,5 triliun.
Sedangkan, untuk belanja non K/L mengalami kenaikan Rp173,3 triliun menjadi Rp1.187,9 triliun dari yang sebelumnya Rp1.014,6 triliun.
"Kita sudah menyusun revisi APBN versi Perpres 54 Tahun 2020. Dalam revisi ini outlook belanja negara naik Rp124,5 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp2.613,8 triliun. Itu masih mungkin, cuma memang kita harus hati-hati," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu dilansir Hariantimes.com dari sindonews.com, Kamis (04/06/2020).
Febrio menjelaskan, anggaran belanja pemerintah pusat naik Rp123,3 triliun menjadi Rp1.974,4 triliun. Adapun, rincian anggaran belanja non K/L terdiri dari pembiayaan bunga utang sebesar Rp338,8 triliun atau naik Rp3,6 triliun, subsidi sebesar Rp 187,3 triliun atau naik Rp30 triliun, serta belanja lainnya Rp504,3 triliun atau naik Rp144,2 triliun.
"Peningkatan anggaran ini salah satunya dikarenakan mengakomodir tambahan pembiayaan akibat pelebaran defisit fiskal ke level 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB)," katanya.
Febrio menambahkan, untuk anggaran transfer daerah dan dana desa (TKDD) mengalami peningkatan tipis menjadi Rp763,9 triliun dari yang sebelumnya Rp762,7 triliun.
“Ini adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi dan pemerintah respons dengan cepat,†katanya.(*)