Penulis: Denni Risman
(Pemimpin Redaksi SwaMedium)
Walikota Pekanbaru Firdaus kaget, data yang dikumpulkan melalui RT/RW untuk penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 mencapai 193.000 Kepala Keluarga (KK).
Padahal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hanya mengalokasikan untuk 40.000 KK dengan rincian, 15.000 KK warga miskin dan 25.000 KK warga RAWAN MISKIN.
Sebenarnya, Walikota tidak perlu kaget atau terkejut dengan membludaknya data yang diterimanya dari RT/RW itu.
Kenapa? Karena dari isian formulir calon penerima yang dikumpulkan dan divalidasi RT/RW, ada 12 krtiteria untuk penerima bansos itu. Di antaranya mereka yang berstatus ODP/PDP atau pasien positif dengan isolasi mandiri, lalu para UKM/Koperasi yang terganggu usahanya, pemuka agama, mereka yang baru PHK dan lain-lain. Mungkin Walikota tidak membaca atau tidak tahu tentang syarat dalam formulir ini.
Dengan kondisi stay at home, di rumah saja, banyak orang kehilangan usaha, kehilangan pendapatan, PHK, dirumahkan tanpa digaji dan semua profilnya sesuai dengan kriteria yang dibagi para RT/RW. Banyak orang terdampak secara ekonomi, mereka bisa saja sebelumnya masuk kelompok masyarakat menengah, tapi pandemi covid-19 membuat mereka jadi RAWAN MISKIN.
Disinilah jumlah calon penerima itu membludak di sisi untuk warga RAWAN MISKIN. Kecuali Pemko/Pemprov berjelas-jelas memberikan bantuan hanya untuk orang miskin, maka datanya bisa diambil dari BPS. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sudah stag lebih satu bulan, maka banyak orang masuk dalam kriteria RAWAN MISKIN. Inilah yang didaftarkan oleh RT/RW.
Jadi kalau sekarang banyak RT/RW menolak bantuan yang diserahkan Pemko ke warganya karena jumlah penerima jauh dari jumlah data yang diberikan ke pemko, ya wajar. Mereka memberikan daftar itu sesuai dengn form isian calon penerima bansos(*)