Inuman, HarianTimes.com - Jelang perhelatan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dilaksanakan sebanyak 218 desa dari 15 kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Tingkatan pemahaman masyarakat dan bakal calon anggota BPD terhadap aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kuansing masih sangat rendah, bahkan banyak yang tidak faham dengan tugas serta fungsi BPD tersebut.
Hal itu terlihat jelas, dari pantauan HarianTimes.com dilapangan, Camat Inuman, Arifin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya agak sedikit kecewa dengan bakal calon anggota BPD yang bersikap arogan dan tidak bermusyawarah sebagaimana mestinya.
"Pertama dia sebagai calon harus tau seperti apa aturan yang ada, dan selaku bakal calon Badan Permusyawaratan Desa atau BPD harus mengedepankan azas musyawarah, bukan ego yang cenderung arogan," ungkap Camat Inuman, Jumat (7/2/2020) di Ruang Kerjanya.
Untuk itu, Camat Arifin memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Inuman tentang pedoman pengisian anggota BPD tahun 2020 mengacu kepada Perbup yang ada.
Setiap calon yang maju sebagai calon keterwakilan dusun, harus memiliki KTP di dusun setempat, dan aturan itu juga berlaku bagi masyarakat yang benar benar berdomisili di desa tersebut, paparnya.
"Sementara masyarakat yang sudah pindah dari desa tempat ia mencalonkan diri, tapi masih ber KTP di desa itu, itu juga sama hal nya bohong, karena yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut," jelasnya.
Hal ini, lanjut Camat Inuman mempertegas, tertuang pada persyaratan calon anggota BPD yang dibunyikan dalam Pasal 8 huruf C sebagai salah satu syarat.
"Jadi dengan ketentuan Peraturan Bupati atau Perbup yang ada, itu sudah jelas aturannya," tegas Arifin.
Sementara saat ini, kata Arifin, diketahui ada warga yang ngotot mau calon bahkan mau memaksakan kehendak agar bisa calon BPD ini, padahal warga tersebut tidak lagi bertempat tinggal di desa tersebut sudah selama bertahun - tahun.
"Nah, ini yang salah alias gagal faham. Benar KTP nya masih desa tersebut, tapi karena dia tidak tinggal lagi didesa tersebut bahkan sudah ganti ganti istri, tentu berkenaan dengan hal ini, kami sebagai pihak Kecamatan Inuman beserta Pemerintah Desa dan panitia yang telah terbentuk tetap berpegang dengan peraturan yang ada," tegasnya.
"Kami tetap tidak akan melenceng dari peraturan, sekali lagi kami menghimbau jangan kotori Kecamatan Inuman dengan pikiran yang tidak logis," tambahnya.
Jangan sampai terjadi masalah yang akan merugikan masyarakat Inuman, hanya karena segelintir orang yang ngotot atau memaksakan kehendak dalam pengisian BPD tahun 2020, dengan sesuai kehendaknya sendiri dan bertentangan dengan aturan yang ada, ungkap Camat Inuman kecewa.
"Dan kepada pihak yang ikut membentengi, tolong pengaduan atau apapun itu namanya, jangan asal tanggapi dengan tanpa dasar, apalagi itu seorang wakil rakyat," tutupnya. ***
Editor/Penulis : Dt Hendra RP