Sibolga, Hariantimes.com - Mencermati fenomena anomali cuaca yang terjadi di beberapa wilayah di Kodam I/Bukit Barisan, dikhawatirkan akan berdampak terjadinya kekeringan di beberapa wilayah. Dan ini juga berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayah Riau.
"Saya imbau kepada para komandan satkowil agar tanggap terhadap fenomena alam ini. Laksanakan uji protap penanggulangan bencana alam serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerahnya. Maksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh satuan baik personel maupun alat peralatan yang ada secara optimal," imbau Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI MS Fadhilah dalam amanatnya yang dibacakan Dandenkesyah 01.04.02 Letkol Ckm P Saragih pada upacara bendera di Lapangan Upacara Makorem 023/KS Jalan Datuk Itam Nomor 1 Sibolga, Senin (10/09/2018) kemarin.
Dalam amanatnya, Pangdam I/BB juga menyinggung visi dan misi Panglima TNI untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern dan tangguh, dibutuhkan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk mencapai standar kemampuan dan profesionalisme, berjiwa satria, militan dan loyal. Sehingga diperlukan implementasi proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN.
"Saat ini sedang berlangsung seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD Tahun Ajaran 2018. Seleksi ini untuk memperoleh calon prajurit yang handal dan profesional untuk mengawal organisasi TNI AD," kata Pangdam I/BB berharap kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam I/Bukit Barisan yang mempunyai putra/ putri dan bercita-cita menjadi prajurit TNI AD agar betul-betul dipersiapkan, baik aspek administrasi, kesehatan, jasmani maupun psikologi. Hindari praktek pungli dan percaloan dalam setiap pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit TNI AD. Apabila masih ditemukan oknum prajurit maupun PNS melakukan pungli atau menjadi calo, akan diberikan sanksi yang tegas.
"Saya berharap seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD sesuai norma yang berlaku secara transparan dan seobjektif mungkin. Sehingga diperoleh calon prajurit yang handal di masa mendatang. Selain itu juga untuk menepis anggapan negatif sebagian masyarakat bahwa seleksi penerimaaan prajurit TNI AD tidak dilaksanakan secara transparan dan objektif," harap Pangdam.
Terkait perkembangan kelompok terorisme terakhir, sebut Pangdam, tahun 2018 tercatat 716 WNI ikut bergabung dengan ISIS. Sebagian telah kembali ke indonesia dan merekrut anggota baru, membangun jaringan baru melalui pendekatan agama Islam dan menjadi sel-sel tidur yang siap melakukan aksi teror.
"Beberapa aksi teror oleh kelompok teroris, telah melakukan penyerangan terhadap mako brimob kelapa dua sampai dengan pengeboman beberapa gereja di Surabaya,“ kata Pangdam.
Penanggulangan terhadap aksi teror di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 serta rancangan Undang-Undang terorisme yang disahkan oleh DPR pada 23 Mei 2018 dan saat ini sedang menunggu terbitnya perpres tentang pelibatan TNI. Namun pemerintah dengan tegas telah membuat kebijakan dalam penanggulangan aksi terorisme secara terpadu melibatkan TNI/Polri dan masyarakat melalui kegiatan intelijen dan pembinaan teritorial.
"Saya merintahkan kepada aparat intelijen dan aparat teritorial dalam pencegahan terorisme di wilayah Kodam I/Bukit Barisan agar aparat intelijen membentuk jaring intelijen pada setiap lapisan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan mendapatkan informasi jaringan terorisme. Aparat teritorial agar membentuk mitra karib babinsa untuk memperoleh informasi secara dini tentang kegiatan jaringan teroris. Aparat intelijen dan aparat teritorial agar meningkatkan sinergitas dengan aparat pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang ada di wilayahnya dalam upaya memonitor perkembangan terorisme dan laksanakan sosialisasi bahaya dan ancaman teroris serta lakukan pembinaan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir lakukan pendataan dan pemetaan daerah yang rawan terjadi penyebaran paham radikalisme dan terorisme serta lakukan pembinaan terhadap mantan napi teroris yang telah kembali ke masyarakat sesuai dengan prioritas," pesan Pangdam.(*/ron)