Meranti, Hariantimes.com - Berdasarkan hasil pendataan Dinas Kesehatan Meranti, saat ini, sebanyak 1.170 balita atau 12 persen dari total balita di Kabupaten Kepulauan Meranti menderita Stunting.
Meski secara angka tergolong cukup besar, namun jumlah Balita penderita Stunting di Meranti masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 30.8 persen.
"Jumlah Stunting terbesar di Kepulauan Meranti tersebar di 24 desa dari 103. Di antaranya Desa Pelantai, Sungai Tohor Barat dan lainnya. Namun untuk yang tertinggi berada di Desa Tanjung Dahrul Takzim, Kecamatan Tebingtinggi Barat dengan jumlah balita penderita mencapai 30 persen," beber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Irmansyah di ruang rapat Bappeda Meranti, Rabu (22/01/2020).
Rapat koordinasi (rakor) Analisis Program Penurunan Stunting di Meranti Tahun 2020 ini dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim.
Turut hadir Asisten I Sekdakab Meranti Syamsuddin SH MH, Kepala Bappeda Meranti Dr H Makmun Murod, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr Misri, dan Jajaran Pejabat Eselon II/Kepala OPD di Meranti, Kabag Kesra Sekdakab. Meranti Hery Saputra SH, Camat Tebing Tinggi Rayah Pribadi SH serta para Camat dan Pejabat Eselon III lainnya, Perwakilan Kemenag Meranti, Perwakilan Baznas Meranti, Kepala Puskesmas se Kabupaten Meranti dan lainnya.
Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa penyebab persoalan Stunting di Meranti cukup kompleks bukan hanya disebabkan karena faktor kemiskinan tapi juga karena pola pikir, perilaku masyarakat serta dampak lingkungan dan lainnya.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan masukkan dari Camat dan Kades. Salah satunya menyarankan honor kader Posyandu sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan ibu dan anak sehingga mampu bekerja lebih optimal.
Selain itu, juga ada usulan dari Dinas BLH Meranti yang akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang dengan sengaja membuang limbahnya kelaut yang menyebkan produksi ikan menipis mangrove rusak dan peningkatan kemiskinan.
"Untuk memberikan efek jera kita akan mempidanakan perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya kelaut maupun aliran sungai," ujar Kadis Lingkungan Hidup Meranti Drs Irmansyah seraya mengatakan, Pemkab Meranti menargetkan di tahun 2020 ini masalah Stunting dapat dituntaskan dan menjadikan Meranti bebas kasus Stunting.
Sementara Wakil Bupat Meranti H. Said Hasyim mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat komit menindaklanjuti instruksi Presiden yang meminta kasus Stunting yang terjadi didaerah dapat dituntaskan. Sehingga anak Indonesia dapat tumbuh dengan baik. Langkah yang diambil oleh Pemkabl Meranti adalah dengan mensinergikan seluruh program dari OPD/Dinas yang didukung oleh Kecamatan dan Desa serta Kader Posyandu untuk bersama-sama mengatasi masalah yang sedang viral tersebut.
"Utuk tahap awal Pemkab Meranti adalah dengan menggelar rapat Analisis Program Penurunan Stunting di Meranti Tahun 2020 yang digelar oleh Bappeda Meranti untuk menghimpun masukkan dari OPD, Kecamatan serta Desa terkait apa penyebab utama pemicu terjadinya Stunting di Meranti," terang Bupati.
Dalam rapat koordinasi itu terungkap, bahwa penyebab kasus Stunting di Meranti cukup unik dan komplek karena bukan saja disebabkan karena faktor kemiskinan tapi juga disebabkan karena pola fikir dan perilaku dari orangtua yang salah.
Dari hasil pantauanya dilapangan terhadap keluarga anak penderita Stunting diwilayahnya ternyata tidak berasal dari keluarga miskin namun anaknya bisa kekurangan gizi.
"Kami mendapati ada orang tua yang lebih mementingkan membeli pulsa dan rokok daripada memberi makanan bergizi pada anaknya," sebut Kades.
Selain itu masalah Stunting juga dapat ditmbulkan oleh kondisi lingkungan yang kotor sehingga para Balita gampang terserang penyakit yang semakin diperparah dengan lambatnya penanganan.
Kemudian masalah Stunting juga disebabkan karena kurang optimalnya sosialisasi dari Posyandu untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada para ibu terkait upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi Stunting.
Jadi untuk menuntaskan masalah ini, Wabuo menginstruksikan kepada semua OPD terkait lebih pro aktif dalam upaya penuntasan Stunting melalui berbagai program yang dilaksanakan yang disinkronkan dengan 23 indikator penyebab Stunting.
Misal dari Dinas Kesehatan dalam mendistribusikan Tablet tambah darah untuk para remaja putri selain itu juga pemberian Imunisasi pada Balita, Dinas PU untuk pengadaan Sanitasi dan air bersih, Penguatan UPT Puskesmas dalam melaksanakan Siaga Aktif, Dinas Pendidikan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, Dinas Perikanan untuk menjamin ketersediaan ikan yang berkualitas, Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menciptakan kebersihan lingkungan, Camat dan Desa untuk melakukan pengawasan dan pendataan warga untuk dikomunikasikan dengan OPD terkait dalam hal penanganan dan lainnya.
Selain itu juga perlu dilakukan sinkronisasi dengan tenaga pendamping kementrian yang saat ini masih dirasa kurang klop dan cenderung bekerja sendiri-sendiri, seperti PKH dari Kementrian Sosial, Pendamping Desa Kementrian Desa, PPL Perikanan dan lainnya dengan begitu semua dapat satu visi dan satu gerakan dalam mengentaskan berbagai masalah di Kabupaten Meranti khususnya masalah pengentasan kemiskinan dan Stunting ini.(Humas PemkabMeranti)