Pekanbaru, Hariantimes.com - Persoalan aset yang banyak tidak terdata dengan baik, menjadi salah satu masalah menahun dan klasik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Akibatnya, amat banyak aset Pemprov Riau yang los kontrol. Bahkan, disalahgunakan oleh oknum yang tidak berhak.
"Kami kira langkah dan tahapan yang sudah dimulai oleh Gubernur Riau sudah sangat tepat. Memang harus ada sikap tegas dari pimpinan daerah. Karena itu, semangat ini harus diwujudkan secara teknis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Riau," tegas Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau
Zufra Irwan SE kepada Hariantimes.com melalui whatsapp, Selasa (09/07/2019).
Salah satu langkah penting yang semestinya dilakukan BPKAD, menurut Zufra, segera mewujudkan Transparansi Informasi Aset Daerah. Baik aset bergerak maupun tidak seperti tanah maupun rumah dinas dan jabatan, termasuk kendaraan.
"Harus tegas dan tidak perlu euh pakeuh," pungkas Zufra.
Dalam upaya penertiban aset yang semua tahu sumber dananya adalah APBD, tegas Zufra, Pemprov Riau memang harus segera bersikap tegas.
"Sudah saatnya tidak lanjut penanganan aset bagi yang tidak berhak ke kepolisian. Bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publis saja secara terbuka kalau tidak bisa persuasif," tutur Zufra.
Dijelaskan Zufra, tidak saatnya lagi oknum-oknum main kucing-kucingan dengan aset pemerintah yang bukan jadi hak mereka. Karena itu, Ketua KI Riau sangat mengapresiasi langkah cerdas dan strategis yang dilakukan oleh Kaban BPKAD Provinsi Riau yang saat ini tengah mempersiapkan program transparansi aset pemerintah.
"Program Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (RESAM) yang saat ini sedang dimatangkan oleh Kepala BPKAD Riau, semestinya dapat dukungan oleh semua pihak untuk segera diwujudkan. Jika ini bisa dijalankan akan sangat luar biasa. Transparansi aset akan segera terwujud di Riau. Bahkan Riau akan bisa dcontoh oleh daerah lain," ujar Zufra.
Satu hal yang tak kalah penting, menurut Zufra, tidak hanya soal aset. Transparansi Insya Allah akan menyelamatkan aparatur dari tindakan mal adminitrasi dan nepotisme.
"Yakinlah jika sudah transparan, aparatur akan terhindar dari jerat hukum dan korupsi. Lebih dari itu, jika pengelolaan aset ini udah transparan, akan membuat Pemprov Riau lebih baik dan dipercaya oleh rakyat. Kami dapat informasi Kaban BPKAD Riau akan membawa Program RESAM ini di seminar Diklat di Jakarta. Ini langkah cerdas dan cemerlang untuk kebaikan daerah," tukas Zufra.(*/ron)