Kanal

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Sepuluh Ranperbup Rokan Hulu

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sepuluh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/11/2026). 

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau ini bertujuan menyelaraskan substansi rancangan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang juga menjabat Kepala Divisi P3H, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk mencapai kesepakatan, menyelaraskan substansi, dan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui pembahasan teknis dan substantif, rancangan peraturan diharapkan memiliki kepastian hukum, selaras dengan hukum nasional, serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sepuluh Ranperbup yang dibahas mencakup berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi tersebut meliputi perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa, standar biaya kegiatan pemerintah desa, penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk, standar harga satuan barang dan jasa, serta standar biaya umum Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, harmonisasi juga membahas rancangan pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas, kedudukan dan tata kerja Dinas Kesehatan, pedoman pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa, serta tata cara pemeriksaan pajak daerah.

Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan teknik penyusunan dan materi muatan setiap rancangan. Aspek yang menjadi perhatian antara lain ketepatan konsiderans menimbang dan dasar hukum, sistematika penulisan, penggunaan istilah, penomoran pasal, serta kesesuaian rumusan norma dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada beberapa rancangan, pembahasan juga menitikberatkan pada kejelasan substansi agar tidak menimbulkan multitafsir. Di antaranya terkait standar biaya dan satuan harga, pengembalian Desa Persiapan Tandun Timur ke Desa Tandun sebagai desa induk, dasar penentuan BPHTB, serta pengaturan sumber pembiayaan remunerasi BLUD UPTD Puskesmas.

Sementara itu, Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan turut mendapat masukan terkait penyesuaian materi muatan dan dasar hukum. Adapun rancangan tentang bantuan pendidikan mahasiswa dibahas dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kejelasan kategori program studi penerima bantuan.

Untuk Ranperbup tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, harmonisasi menyoroti perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. Pembahasan juga mencakup kejelasan kewenangan tim pemeriksa, mekanisme penyegelan dan pembukaan segel, pengembalian dokumen, serta pemeriksaan terhadap pihak ketiga.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau mendorong agar seluruh masukan dan hasil pembahasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyempurnakan rancangan peraturan. Sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan dan perangkat daerah diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelayanan dan pembangunan daerah.(*)

Berita Terkait

Berita Terpopuler