Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tujuh rancangan peraturan Kabupaten Kampar, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini bertujuan memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang juga menjabat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan. Kegiatan turut dihadiri Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kampar, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, serta JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.
Tujuh rancangan yang dibahas terdiri atas dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), yakni tentang Perubahan Tarif Retribusi dan Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi, serta lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Beasiswa Daerah; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi; serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu. Selain itu, turut dibahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan.
Dalam pembahasan Ranperbup tentang Perubahan Tarif Retribusi, pencermatan difokuskan pada dasar hukum pemungutan, objek dan subjek retribusi, serta kesesuaian besaran tarif dengan ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Perubahan tarif juga perlu mempertimbangkan jenis pelayanan, kemampuan masyarakat, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Sementara itu, Ranperbup tentang Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dikaji kembali, terutama terkait kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengatur substansi perumahan non subsidi agar tidak melampaui pembagian urusan pemerintahan.
Pada Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025, pembahasan menitikberatkan pada penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Penataan kelembagaan perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas, memperhatikan ketentuan pembagian urusan pemerintahan, serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi. Hasil pengharmonisasian menyatakan rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan selanjutnya.
Pembahasan Ranperda tentang Beasiswa Daerah diarahkan pada pengaturan kriteria penerima, persyaratan dan mekanisme seleksi, bentuk bantuan, sumber pendanaan, serta tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban. Pengaturan ini perlu menjamin transparansi, objektivitas, pemerataan kesempatan, dan akuntabilitas agar program beasiswa tepat sasaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan juga dapat dilanjutkan, dengan sejumlah substansi yang dicermati meliputi perlindungan terhadap risiko usaha, fasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran hasil produksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dikembalikan karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membentuk pengaturan sebagaimana materi muatan yang diajukan. Pencermatan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perlindungan data pribadi telah memiliki kerangka pengaturan di tingkat nasional, sehingga pembentukan regulasi daerah harus didasarkan pada kewenangan yang jelas.
Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu juga dikembalikan kepada pemrakarsa, dengan saran agar substansinya diintegrasikan ke dalam Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial. Pengintegrasian tersebut dinilai lebih tepat agar pengaturan perlindungan anak piatu, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat diakomodasi secara lebih komprehensif dalam satu regulasi.
Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan mendapat hasil harmonisasi untuk dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pembahasan mencakup perencanaan dan pelaksanaan penghijauan, pemeliharaan tanaman, peran pemerintah daerah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Substansi tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang agar pelaksanaannya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, dari tujuh rancangan peraturan yang menjadi agenda harmonisasi, lima rancangan dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya. Dua rancangan dikembalikan, yakni Ranperbup tentang Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi untuk dikaji kembali dari aspek kewenangan, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi karena tidak memiliki dasar kewenangan pembentukan sebagaimana diajukan. Adapun Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu disarankan untuk diintegrasikan ke dalam Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau terus menjalankan peran dalam memastikan kualitas produk hukum daerah melalui pencermatan aspek kewenangan, substansi, dan teknik penyusunan. Pengharmonisasian diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar.(*)