Solo, Hariantimes.com - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, Sabtu (04/10/2025).
Pengukuhan yang dilakukan di Gedung Monumen Pers Indonesia, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini langsung dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan disaksikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Dirjen Komunikasi Publik Media (KPM) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya, Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani.
Acara pengukuhan di Monumen Pers Nasional yang sarat nilai sejarah itu dihadiri para Ketua PWI Provinsi se Indonesia, Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Wakapolda Jateng Kombes Pol Latif Usman, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Surakarta
Dalam acara tersebut, Akhmad Munir yang juga merupakan Direktur Utama LKBN Antara menegaskan, persatuan adalah kunci kebangkitan organisasi PWI.
Akhmad Munir mengingatkan bagaimana kondisi PWI berada di titik nadir sampai tercapainya persatuan melalui kongres di Cikarang 30 Agustus 2025 lalu.
“Tanpa persatuan, organisasi PWI lumpuh. Dengan persatuan, PWI kini bisa kembali berperan menjaga martabat pers Indonesia,” ujarnya.
Munir juga menekankan, PWI merupakan organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan, pengukuhan ini ibarat cahaya kebenaran.
“Pengukuhan ini menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.
Meutya yang pernah menjadi jurnalis televisi itu menceritakan bagaimana dirinya didatangi para senior wartawan untuk mendukung penyatuan PWI yang sedang terjadi dualisme.
"Waktu itu saya baru dilantik menteri, kedatangan senior-senior pers. Karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” jelas Meutya.
Dari diskusi tersebut, lanjutnya, pemerintah mengambil sikap untuk menghormati independensi pers Indonesia dengan tidak terlibat dalam proses penyatuan.
“Lalu kemudian pemerintah menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini. Pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi,” tegasnya.
Menurut Meutya, lahirnya PWI Persatuan merupakan langkah penting untuk memperkuat peran pers dalam menjaga keadaban bangsa.
“Pemerintah berdiri bersama pers yang independen, profesional dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” ujarnya.(*)