Pekanbaru, HarianTimes.Com - Menjelang Pilpres 2019, biasanya akan ada banyak serangan informasi bohong atau hoax yang potensial menyesatkan masyarakat.
Terkait hal itu, Forum Pemimpin Redaksi Riau (FPR) mengambil sikap netral dalam informasi yang dirangkum dalam berita yang mendidik rakyat. Dan ini sesuai dengan tuntutan kode etik dan etika pers.
"Pada jelang Pilpres 2019, FPR mengambil sikap netral sesuai dengan kode etik jurnalistik, menjaga independensi dan mewaspadai hoax. Siapapun yang terpilih, diharapkan dapat menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Karena itu, FPR juga mengharapkan pers dapat menyaring segala informasi yang diterima" kata Presdien FPR, Fazar Muhardi.
Siapapun Presiden dan Wapres RI nanti, mau itu Joko Widodo-Ma'ruf Amin ataupun Prabowo-Sandiaga Uno, kata Fazar, diharapkan untuk mampu menjaga kebebasan pers dalam berdemokrasi.
Menurut Fazar, Pers jangan sampai terjebak pada politik praktis yang membuat independensi tergerus dan menyatu dalam kepentingan politik tertentu.
Dalam hal media massa sebagai bagian dari pers, banyak menyajikan informasi atau berita yang tak seimbang porsinya terhadap para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) atau substansi berita cenderung memihak pada salah satu kandidat.
Untuk diketahui, Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
Kemudian akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selanjutnya yakni berimbang berarti yang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.(*/ron)