Jakarta, Hariantimes.com - Program membangun dan memperkuat desa menjadi hal vital bagi kepentingan bangsa ke depan. Dan desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota.
Oleh sebab itu, masyarakat diajak bekerjasama untuk memperkuat desa guna mendorong percepatan pembangunan dan mencegah terjadinya urbanisasi.
"Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada di desa, lebih kurang 51 hingga 52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48 hingga 49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang," kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/07/2023).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Gubernur se Indonesia termasuk Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, serta tamu undangan lainnya.
Berkaca pada Jepang dan Korea Selatan, Tito menjelaskan, dua negara ini sebagian besar penduduknya meninggalkan desa dan pergi ke kota. Di Jepang, sebagian besar warganya pergi ke Tokyo, Kyoto dan Osaka. Sementara warga Korea Selatan kebanyakan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.
"Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan pada tahun lalu saat mendampingi wakil presiden, ia bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, dan Sekretaris Kabinet. Mereka menyampaikan soal masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, yakni jumlah kelahiran lebih sedikit daripada jumlah kematian.
"Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orangtua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk," imbuhnya.
Kondisi tersebut, jelas Tito, terbalik dengan di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Menurutnya, hal tersebut memberikan peluang sekaligus hambatan. Apalagi penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.
"Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus, tapi adalah demografic disaster, bencana demografi," tuturnya.
Untuk mengatasi hal ini, Tito mengatakan, pemerintah telah meningkatkan upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama para stakeholder, pemerintah terus menjalankan berbagai program, seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas.
"Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa melakukan menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan, Provinsi Riau sudah tidak lagi memiliki Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Ini berdasarkankan pengklasifikasian desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT RI 2023.
Sebagaimana dikutip dari laman website www. idm.kemendes.go,id. Riau telah berhasil menuntaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal serta berhasil menaikkan status desa menjadi Desa Maju dan Mandiri dengan jumlah Desa Mandiri mencapai 590 desa dan Desa Maju sebanyak 570 desa.
Status Indeks Desa membangun (IDM) Provinsi Riau sebagai status perkembangan desa telah meningkat dari status desa Berkembang pada tahun 2022 menjadi Maju pada tahun 2023, dengan mengalami peningkatan peringkat dari 17 menjadi peringkat ke-6 dari 36 provinsi di Indonesia.
Keberhasilan Riau menuntaskan Desa Tertinggal dan memandirikan lebih dari 500 desa merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun desa yang telah digagas dan dilaksanakan secara sistematis di bawah kepemimpinan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
“Alhamdulillah pada 2023 ini kita dapat tuntaskan Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal dan meningkatkan status kemajuan desa menjadi Desa Maju sebanyak 570 dan Desa Mandiri sebanyak 590 Desa," ujar Gubri sembari menyampaikan, sejak 2019 melalui Program Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (BKK Desa). Pada tahun 2019 jumlah Desa Mandiri di Riau hanya 10 desa dan masih terdapat Desa Sangat Tertinggal sebanyak 45 desa dan Desa Tertinggal sebanyak 422 desa.(*)