Siak, Hariantimes.com - Program kampung sangat berdampak positif kepada masyarakat. Baik Kesehatan, Sosial, Kependudukan, Pendidikan dan menyasar Kesejahteraa masyarakat sampai ke hulu atau pangkalnya.
"Untuk itu perlunya kita mendata dan menganalisa kesejahteraan dan kemampuan penduduk miskin kita. Ada berapa rumah tangga miskin telah masuk ke dalam data penerima PKH di kecamatan koto gasib ini sebanyak 2.912 Kepala Keluarga (KK)," ungkap Wakil Bupati (Wabup) Siak Husni Merza di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, Jumat (22/07/2022).
Di Kampung Keranji Guguh ini, ungkap Wabup, telah ditemukan 9 orang anak yang mengalami stunting. Adapun ditemukan dengan status anak-anak Stunting ini perlu penanganan serta perbaikan dalam asupan gizi. Dan mereka langsung diberikan minuman madu dan telur bebek serta bergerak cepat mendata guna susuri dasar pokok kesejahteraan keluarga anak yang terjangkit stunting.
Langkah ini, kata Wabup, diambil guna mencegah keterlambatan pertumbuhan kepada si anak dan gangguan kesehatan. Sehingga kesulitan dalam menalar pelajaran disekolahnya dan mudahnya terserang penyakit.
Wabup menekankan, ini merupakan Komitmen Presiden Jokowi bersama Pemerintah Daerah dalam memerangi stunting. Ini harus segera diselesaikan, karena segala bentuk menyebabkan stunting harus dimusnahkan melalui program kesehatan dan kesejahteraan langsung kepada masyarakat kampung.
Selain itu, Husni juga mengatakan, pemerintah pusat dan daerah ada program khusus dalam hal ini. Antara lain melalui Program Keluarga Harapan masyarakat peroleh bantuan oleh BPJS dan Pemerintah Kabupaten Siak juga melalui Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menjadi fokus bersama OPD terkait.
"Adapun melalui Program Peternakan, Pemda kita telah menyalurkan dan diberikan kepada kelompok penerima berupa 1 ekor sapi untuk satu keluarga dan kandang sapi juga diberikan oleh Baznas Siak, progam ini dibina oleh Dinas Peternakan," Beber Wakil Bupati siak.
Program Bujang Kampung ini, sebut Wabup, terus fokus dalam Pelayanan lengkap. Sehingga mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan mendekatkan pemangku kebijakan guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kampung, untuk segera mungkin terselesaikan permasalahan ataupun persoalan masyarakat dalam waktu singkat.(*)