TELUK KUANTAN, HarianTimes.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), secara resmi menerima bantuan hibah lampu penerangan berteknologi terbarukan PJU-TS, ditandai dengan penandatangan Naskah Hibah antara Kepala LPP Badan Kongres Internasional Forum Budaya Warisan Dunia (BIFBWD) Saiful Anwar HS MSi dengan Plt Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby Ak MM di Kantor LPP-BIFBWD Jakarta, Rabu (26/01/2022).
Hal ini tentu disyukuri oleh Bupati Kuansing H Suhardiman Amby dengan mengucapkan terima kasih, kepada LPP-BIFBWD karena telah menyetujui proposal permohonan hibah berupa lampu penerangan jalan. Karena bantuan hibah tersebut sangatlah membantu Pemerintah Daerah Kuansing dalam penyaluran penerangan di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya untuk desa yang belum terjangkau jaringan listrik atau desa terpencil.
“Kami ucapkan terima kasih kepada LPP-BIFBWD yang telah menunjukan karya baktinya untuk bangsa dan negara, dan telah menyetujui permohonan kami. Alhamdulillah, mudah mudahan amalan baik lembaga ini menjadi catatan dunia, Amiin.” ungkap Suhardiman Amby.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuansing Drs Rustam, yang ikut mendampingi Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby pada saat penerimaan hibah PJU-TS tersebut saat dikonfirmasi mengatakan, akan memfasilitasi syarat administrasi bantuan hibah yang kemudian dapat diterima dan dibangun di Kabupaten Kuansing.
“Alhamdulillah, hari ini Plt Bupati kita menerima naskah hibah PJU-TS dari LPP-BIFBWD, memang jumlahnya tidak ditentukan, dan itu relatif sesuai dengan usulan kita sebanyak 3.000 dan bisa menjadi 5.000 unit, kita akan fasilitasi pembangunannya yang akan tersebar di seluruh pelosok Kuansing, jadi daerah kita yang dulu gelap dengan bantuan hibah PJU-TS ini dapat menjadi terang nantinya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, LPP-BIFBWD merupakan lembaga pengelola sumber dana baik dari hibah, CSR wakaf beserta dana lain yang bersifat bantuan dari perorangan perusahaan maupun lembaga-lembaga lain baik dari hibah dalam maupun luar negeri serta alternatif lain yang bersumber dari APBN.*