Jakarta, HarianTimes.Com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 mendatang akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur.
Kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 tersebut diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah.
"Tahun 2019 kami fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Seluruhnya terus dilanjutkan. Belum selesai dengan mangkrak berbeda maknanya," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resminya, Minggu (12/08/2018).
Berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), ungkap Baski, sebanyak 150 PSN ada di Kementerian PUPR. PSN terdiri dari 54 bendungan, tujuh irigasi, satu tanggul laut, 69 jalan tol, empat jalan nasional, tiga PLBN (tahap II), sembilan proyek air minum dan sanitasi, serta tiga perumahan. Ditargetkan pada 2018 akan selesai 27 proyek PSN dan pada 2019 akan diselesaikan sebanyak 47 PSN.
Belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal Kementerian PUPR pada tahun ini memiliki persentase sekitar 81%. Untuk tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 110,73 triliun, komposisinya terdiri dari belanja modal 67,3%, belanja barang berkarakter belanja modal 16,2%, belanja barang biasa 14,2% dan belanja pegawai 2,3%.
"Belanja barang yang bersifat belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang hasilnya nanti akan diserahkan kepada masyarakat seperti program Padat Karya Tunai untuk pembangunan irigasi kecil, jalan produksi, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), Pamsimas dan rumah swadaya," pungkasnya.(*/ron)