Jakarta, Hariantimes.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai Mahkamah Agung (MA) sejalan dengan Bawaslu terkait mantan narapidana kasus korupsi yang bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Pasalnya, setiap individu siapapun berhak untuk dipilih dan memilih sebagai hak politiknya dalam kehidupan bernegara.
"Itu artinya, sikap Bawaslu dikuatkan MA. Itu kan hak asasi yang diatur undang-undang. Solusinya adalah di lembaga peradilan ketika ada tuntutan tambahan harus ada pencabutan hak politik disamping hukuman pokoknya," ujar Abhan kepada media di Gedung Inews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (15/09/2018) kemarin.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.
"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi.
Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis 13 September 2018.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.(*/ron)