Pekanbaru, Hariantimes.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak mungkin hanya dilakukan oleh TNI dan Polri. Tapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan sinergitas yang baik dan hati yang ikhlas.
"Mari kita bergandeng tangan untuk bersama-sama mengatasi Karhutla. Karena untuk penanganan karhutla tidak mungkin hanya dilakukan oleh TNI/Polri," ujar Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dihadapan Kepala Daerah se Provinsi Riau pada Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2020 di Balai Pauh Jangi, Komplek Gubernuran, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (12/02/2020).
Hadir dalam Rapat Koordinasi itu Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Brigjend TNI Edy Natar, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Harmensyah, Ketua DPRD Riau H Indra Gunawan, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya, Kepala BPBD Provinsi Riau H Edwar Sanger, Kajati Riau Mia Amiati, Danlanud Roesman Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Roni Irianto, Bupati/Walikota se Provinsi Riau, Kepala BPBD se Kabupaten/Kota, Plt Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE MM, Kapolres Meranti AKBP Taufik Lukman, Anggota Forum Rektor, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perusahaan dan Dunia Usaha di Riau.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam pengarahannya menjelaskan, sesuai dengan sesuai informasi dari BMKG musim kemarau tahun 2020 ini cukup panjang, tepatnya pasa bulan Maret atau bahkan lebih cepat. Dan kemarau itu diprediksi akan terjadi pada bulan Oktober yang akan datang.
"Didasari kondisi itu, sehingga potensi karhutla yang disebabkan karena alam dan faktor manusia sangat tinggi," ujar Panglima TNI.
Jika melihat potensi karhutla di Riau, sebut Panglima TNI, dari laporan yang diterimanya sebanyak 90 persen merupakan akibat ulah manusia dengan 80 persennya akibat pembakaran lahan. Untuk mengantisipasinya, Panglima TNI menginstruksikan penegakkan hukum dari Kepolisian dan TNI harus benar-benar tegas.
"Karena yang membakar adalah manusia dengan memanfaatkan media tikus yang dibakar dan obat nyamuk yang disulut bensin," ucapnya seraya menegaskan, jika karhutla tidak segera diantipasi maka potensi terjadinya karhuta di Riau sangat kuat.
"Saya sangat mengapresiasi kebijakan penetapan Status Siaga Darurat karhutla oleh Pemprov Riau. Itu dalam upaya penanggulangan Karhutla. Saat ini kita sudah punya Posko terpadu dan sudah menyebarkan petugas untuk meminitor kondisi karhutla," ujar Panglima TNI.
Dalam upaya mengoptimalkan antisipasi dan penanggulangan karhutla, kata Panglima TNI, perlu dilakukan normalisasi kanal-kanal dan mengisi embung yang sudah kering dengan melakukan hujan buatan.
"Dengan adanya jaringan disetiap Kabupaten Kota maka jika terjadi karhutla dapat segera ditanggulangi," imbuhnya sembari mengatakan, untuk penanganan karhutla bukan hanya kewajiban dari TNI/Polri tapi harus dilakukan secara bersama-sama termasuk dukungan dari masyarakat. Dan bagi petugas yang melakukan pemantauan baik darat maupun udara, jika menemukan titik api sekecil apapun harus dilaporkan ke Posko untuk dilakukan tindakan pemadaman.
Sementara untuk wilayah prioritas pengawasan Karhutla menurut Pangab adalah wilayah Gambut, termasuk pada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran lahan.
"Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia," tegas Panglima TNI seraya mengatakan, dengan kesungguhan dan upaya yang kuat dalam mengatasi karhutla, ia yakin Karhutla dapat ditekan hingga 0 persen
"Setidaknya jangan sampai masyarakat Riau terganggu akibat asap, mari bersinergi mengatasi karhutla dengan 2 penguatan pertama penegakan hukum dan mencegah terjadinya Karhutla demi penyelamatan bumi untuk masa depan generasi selanjutnya," pungkas Hadi Tjahjanto.(*)