Meranti, Hariantimes.com - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 16 Marginal di Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Selasa (05/11/2019) pukul 11.00 WIB.
Kegiatan tersebut diikuti Kasi Propam Polres Kepulauan Meranti IPDA Crista Sembiring, Kapolsek Tebing Tinggi Barat IPDA AGD Simamora SH MH beserta 2 Org anggota, Sekcam Tebing Tinggi Barat Sdr. Mardiansyah SIP, Kasi Tartib Kecamatan Tebing Tinggi Barat Rusli A MaPd, Kades Tanjung Peranap Aswandi, Kepala SDN 16 Tanjung Peranap Rohana Spd dan para Majelis Guru SDN 16 Tanjung Peranap.
Kunjungan silaturahmi ini guna meninjau sekolah narginal yang berlokasi di Jalan Sidodadi Dusun II Desa Tanjung Peranap serta menyapa dan memberikan motivasi kepada siswa-siswi.
Setelah bercerita dan menggali pengetahuan, ternyata gaji guru honorer di SDN 16 Tanjung Peranap ini Rp125.000. Itupun dibayar per-3 bulan sekali.
"Setelah kami melakukan tanya jawab kepada Kepala SDN 16, ternyata gaji guru di sini hanya berjumlah Rp125.000. Dan itupun dibayar per-3 bulan sekali. Sedangkan jumlah guru PNS 3 orang, tenaga honorer 6 orang dengan jumlah murid 65 orang," ungkap Kapolres Kepulaun Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH.
Walaupun dengan kondisi sekolah belum optimal, ujar Kapolres, namun dirinya berharap tingkat belajar anak-anak selalu yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi orang ramai.
"Anak-anak sekalian, giatlah belajar dan tingkatkan ilmu. Agar kedepan kalian menjadi orang-orang berguna bagi kedua orangtua, bangsa dan negara," pesan Kapolres.
Adapun penerima dana BOS, diberikan kepada orangtua nurid Jhoni Nainggolan, dengan jumlah yang diterima Rp12.400.000 per-3 bulan.
Sekedar informasi, SDN 16 Marginal di Desa Tanjung Peranap ini, beratapkan Daun Sagu, dengan berdindingkan papan dan sebagian sisi sudah mulai rapuh. Sementara itu, tingkat anak-anak dalam belajar untuk menuntut ilmu sangat tinggi, serta mereka tidak pernah mengeluh dengan kondisi sekolah yang seperti itu.
Hal ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah daerah, agar mendapatkan fasilitas yang layak untuk dijadikan tempat belajar.(*)
Penulis : Yudi Prayogi Purba