Pekanbaru, Hariantimes.com - Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait lemahnya penegakkan hukum serta tata kelola lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.
Hal tersebut disampaikan Ahlul saat menyampaikan paparan materi diskusi dalam rangka launching Media8 dan ForKI di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Senin (09/11/2026).
Diskusi yang mengusung tema “Krisis Ekologi dan Transparansi Tata Kelola” ini dimoderatory oleh Jhony S Mundung, aktivis lingkungan di Riau.
Dalam pemaparannya, Ahlul menyoroti berbagai persoalan mulai dari perizinan, perhitungan baseline emisi karbon, hingga posisi keadilan sosial yang dinilai masih belum berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, hampir seluruh program pembangunan saat ini kerap membicarakan tentang kesadaran lingkungan, namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Catatan Kasus Korupsi dan Sektor Kehutanan
?Ahlul memaparkan data terkait tren kasus korupsi di Riau. Berdasarkan catatan, terdapat 91 kasus korupsi yang terdata di Riau sepanjang tahun 2004 hingga 2006, di mana sektor kehutanan menduduki peringkat terbanyak disusul sektor pemerintahan.
Selain itu, Ahlul juga menyoroti beberapa poin penting lainnya:
1. Karhutla dan Kerugian Negara: Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tercatat sekitar 2,5 juta hektare lahan terbakar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai hampir Rp200 triliun. Wilayah gambut menjadi salah satu zona yang paling rentan dan rawan terjadi kebakaran.
2. Dampak ISPA: Sebanyak 28.000 jiwa di Riau menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada tahun 2026 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.
Disebutkan Ahlul, WALHI Riau mencatat ada tiga perusahaan besar di Riau yang hingga kini belum membayar kerugian negara dan melakukan kewajiban pemulihan lingkungan pasca-kebakaran, dengan total tanggungan mencapai sekitar Rp16 triliun.
Krisis Tata Kelola dan Oligarki
Mengutip kajian dari Profesor ekonomi Universitas Indonesia (UI) terkait oligarki, Ahlul menyebutkan, saat ini relasi antara pengusaha dan pemerintah sudah semakin menyatu.
"Sekitar 50 persen anggota dewan di tingkat pusat hingga para menteri disebut berasal dari kalangan pelaku bisnis. Kondisi ini dinilai memicu karut-marut kebijakan yang kerap mengabaikan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan," katanya menekankan, ?WALHI Riau mendesak adanya perbaikan komitmen yang serius dari pemerintah, penegak hukum, serta korporasi dalam mengawal isu lingkungan hidup. Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil juga dinilai sangat penting untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas publik demi mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik di Riau.(rls)