Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Doly Samuel Mulatua Tambunan dan jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, Rabu (12/08/2026).
Kunjungan ini sebagai langkah awal menindaklanjuti arahan Menteri dan Direktur Jenderal Imigrasi terkait penguatan komunikasi publik.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Doly Samuel Mulatua Tambunan mengatakan, intervensi terhadap komunikasi publik harus ditingkatkan terutama menyongsong tahun 2027.
"Kali ini kami Kantor Imigrasi Siak datang ke PWI Provinsi Riau tentunya menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri dan Bapak Dirjen kami bahwa intervensi pada komunikasi publik harus ditingkatkan terutama di 2027," ujar Doly.
Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan agar konstruksi komunikasi yang telah dijabat oleh Dirjen Imigrasi dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Ia berharap kerja sama dengan PWI Riau dapat berlangsung lebih baik dalam mengeksekusi agenda organisasi ke depan.
"Sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia melalui imigrasi juga sangat ingin berkomunikasi dengan publik dengan baik," katanya.
Doly mengakui, berdasarkan evaluasi menyeluruh oleh Menteri dan Dirjen Imigrasi, masih terdapat kekurangan dalam komunikasi imigrasi dengan publik, khususnya di bidang kehumasan.
Selama ini, kata dia, publik hanya mengenal imigrasi sebatas pelayanan paspor dan penindakan orang asing. Padahal, fungsi imigrasi lebih luas dari itu.
"Publik hanya sekedar mendengar terkait pelayanan paspor dan bagaimana orang asing itu ditindak, sedangkan imigrasi itu memiliki fungsi yang lebih dari itu. Menjaga kedaulatan kemudian juga fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi dari kami," jelasnya.
Tujuan dari penguatan komunikasi ini, lanjutnya, agar publik lebih memahami tugas dan fungsi keimigrasian secara utuh.
Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kehumasan, Imigrasi Siak berencana menjalin komunikasi intensif dengan PWI.
"Kami ingin menjalin komunikasi bersama PWI di mana PWI bisa mengajarkan bagaimana SDM kami itu bisa berkomunikasi dengan baik. Sarana komunikasi merupakan jembatan yang sangat vital untuk masyarakat bisa memahami secara baik bagaimana keimigrasian," ungkapnya.
Terkait sarana dan prasarana (sarpras) kehumasan, Doly menyebutkan secara nasional Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengirimkan surat untuk menginventarisir kebutuhan sarpras kehumasan di seluruh UPT dan kantor imigrasi di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan tersebut ditargetkan paling cepat akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.
Untuk saat ini, Imigrasi Siak menyiapkan enam orang SDM khusus untuk penyebar informasi. Jumlah tersebut akan dievaluasi bersama PWI apakah sudah mumpuni untuk cakupan satu kabupaten Siak atau masih membutuhkan penambahan SDM dan sarpras.
Sementara terkait keterbukaan informasi publik, pihaknya mengaku telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat undang-undang.
"Kami sudah ada beberapa kanal seperti media sosial, kemudian ada YouTube, kemudian juga ada customer service by WA, ada telepon dan lain sebagainya. Tapi jika masyarakat masih menilai itu terbatas, tentunya upaya kami hari ini merupakan jawaban dari keterbatasan itu," tegasnya.
Ia menaruh harapan besar kepada PWI sebagai organisasi profesi yang mumpuni dalam bidang komunikasi.
"Kami menilai PWI merupakan organisasi yang besar, jadi kami berharap PWI bisa menjadi katalis, terutama katalis bagi instansi-instansi pemerintahan untuk bisa berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat secara umum di Indonesia," pungkasnya.(*)