Pekanbaru, Hariantimes.com - Kasus sengketa tanah terbanyak di Riau. Terutama sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan perusahaan, termasuk juga sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah.
"Kami pernah dikasih tahu bahwa kasus sengketa tanah itu paling banyak di Riau. Di Riau, paling banyak terjadi di Kuansing," ungkap Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat menerima pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Kediaman Gubri, Pekanbaru, pada Selasa (31/01/2023).
Turut hadir mendampingi Gubri Syamsuar, antara lain Asisten I Setda Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kadis Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli, Kadis LHK diwakili Kepala Bidang Alwanen, Kadis Kominfo Erisman Yahya, Kadis Kebudayaan Raja Yoserizal Zen, Karo Pemerintahan dan Otda Firdaus, Karo Hukum dan HAM Ely Wardhani, Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri Raja Marjohan, Ketua DPH LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil serta sejumlah pengurus LAM lainnya.
Gubri mengaku sudah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Riau untuk mendata dan mengkaji kasus-kasus tersebut.
Selanjutnya, Gubri mengaku akan segera membawa atau melaporkan kasus-kasus tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di Jakarta.
Sebab itu, Gubri juga meminta LAM Riau untuk ikut membahas, agar ada solusi terbaik. Baik bagi masyarakat, begitu juga bagi perusahaan.
"Apa yang jadi hak masyarakat, serahkan ke masyarakat. Begitu juga apa yang jadi hak perusahaan ya jadi hak perusahaan," harap Syamsuar.
Sekedar info, sejauh ini ada sekira 83 kasus sengketa yang dilaporkan masyarakat kepada Gubri Syamsuar.
Namun setelah dikaji, diprioritaskan ada 21 kasus yang segera dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN.
"Kita juga punya banyak harapan karena Wamen ATR/BPN kebetulan juga putra Riau asal Kuansing, Pak Raja Juliantoni. Tentu kita sangat berharap komitmen beliau ikut menyelesaikan kasus-kasus yang sudah terjadi sejak lama ini," harap Syamsuar.(*)