Soal Harga TBS Kelapa Sawit, Gubri: Saya Terus Monitor dan Saya Update Informasi dari Lapangan

Gubri Syamsuar memimpin rakor kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor CPO) di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Selasa (17/05/2022).

Pekanbaru, Hariantimes.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar selalu melakukan monitor terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau.

Bahkan, Gubri  juga telah menginstruksikan agar Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau melakukan mitigasi berkenaan dengan hal tersebut.

"Saya selalu mengupdate informasi di lapangan dalam rangka menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat. Terutama pekebun kelapa sawit yang terdampak secara langsung oleh kebijakan pemerintah," sebut Gubri saat memimpin rapat koordinasi (rakor) kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, serta dengan para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Selasa (17/05/2022).

Dalam pertemuan ini juga dibahas tidak adanya kepastian berkaitan dengan pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS ini. Sehingga para petani sulit menjual CPO yang terkumpul. Akibatnya jika selalu ditimbun maka tangki timbun perusahaan dikhawatirkan bisa penuh.

Gubri menyampaikan, rakor ini dalam rangka untuk mendengar aspirasi, baik dari aspirasi petani berbagai asosiasi, maupun asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit termasuk PKS.

"Itu yang barangkali problemnya. Kemudian tadi masih ada petani swadaya belum memiliki kelembagaan belum juga mengadakan kemitraan dengan para pemilik PKS," ujarnya.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Riau ini menyebutkan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan langkah mitigasi monitoring pembinaan dan pengawasan di lapangan.

"Saya terus monitor dan saya update informasi dari lapangan (harga TBS)," katanya.

Syamsuar menerangkan, mitigasi yang dilakukan adalah monitoring dan pembinaan penetapan harga TBS oleh PKS yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 April di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar dan Rokan Hulu.

Selanjutnya, monitoring dan pengawasan harga TBS oleh PKS yang dilaksanakan pada tanggal 09 hingga 11 Mei 2022 di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 

"Lokus monitoring dan pembinaan serta monitoring dan pengawasan penerapan harga pembelian TBS oleh PKS adalah PKS yang terintegrasi dengan kebun PKS non kebun pada kabupaten kota di Riau," katanya.

Melalui monitoring dan mitigasi tersebut, Gubri berharap agar harga TBS di Provinsi Riau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Gubri. Serta diharapkan pula dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Syamsuar melanjutkan, berkaitan dengan banyaknya para petani swadaya yang belum menjalin kemitraan dengan PKS, maka ia meminta bupati dan wali kota untuk membantu para petani membangun kemitraan tersebut.

Menurutnya, para petani swadaya yang tidak menjalin kerjasama dengan PKS lah yang banyak terdampak dengan turunnya harga TBS saat ini, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau peron.(*)