Audiensi dengan Disnaker dan DPRD Bengkalis, PHR, PDSI dan PDC Siap Akomodir Naker Lokal

PHR, PDSI dan PDC Hadiri Audiensi Dengan Disnakertrans dan DPRD Bengkalis.

Bengkalis, Hariantimes.com - Masalah tenaga kerja lokal selalu menjadi isu dominan dalam sebuah proyek baru di suatu wilayah yang perlu perhatian para pihak. 

Untuk itulah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis, Riau bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan inisiasi audiensi dengan perwakilan management perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkalis.

Kegiatan audiensi tersebut berlangsung di aula Disnakertrans Kabupaten Bengkalis di Jalan Pipa Air Bersih Duri Kecamatan Bathin Solapan, Kamis (14/10/2021).

Kepala Disnakertrans Bengkalis Hj Kholijah yang memandu acara tersebut menjelaskan, audiensi ini juga mengundang lebih dari 20 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, namun hanya beberapa yang hadir.
 
Kholijah menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR), PDSI dan
PT Patra Drilling Contractor (PDC) yang mengirimkan perwakilan management di forum tersebut. Apalagi tercatat, PDSI dan PDC telah melakukan kepatuhan dalam melaporkan kebutuhan tenaga kerja dan proses rekrutmen perusahaan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Karena selama dua tahun terakhir, jarang sekali laporan seperti ini dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Bengkalis.

Pada kesempatan tersebut, Manager Corporate Affairs North PHR Rudi Arief mengatakan, saat ini PHR masih melanjutkan sejumlah kegiatan saat masih bernama PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dulu dengan tetap mengutamakan tenaga kerja tempatan yang ada di sejumlah perusahaan under PHR. Demikian juga dengan sejumlah kontrak yang lama di CPI tetap dilanjutkan. 

"LBD juga masih terus berjalan  karena telah banyak menyerap tenaga kerja lokal," jelas Rudi. 

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nanang Haryanto menyampaikan pandangannya perihal sulitnya sejumlah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja di perusahaan. 

Untuk itu, Nanang meminta kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan PHR agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.

"Sesuai Perda harus dipenuhi dengan komposisi 60:40. Kami juga berharap agar dipermudah untuk bermitra menjadi rekanan di PHR,” ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi I Syafroni Untung SH menyampaikan apresiasi kepada pihak Disnakertrans Kabupaten Bengkalis yang telah mengadakan pertemuan audiensi ini. 

Syafroni juga menyampaikan, masyarakat Kabupaten Bengkalis agar bisa memiliki kesempatan dalam bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di Bengkalis. 

“Ada laporan, bahwa PDSI dan PDC masih banyak mempekerjakan pekerja dari luar daerah,” ungkapnya. 

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Al Azmi menyampaikan, ini menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan melakukan optimalisasi program CSR untuk memberdayakan masyarakat Bengkalis. Hal ini sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat seiring dengan kemajuan perusahaan yang beroperasi di Bengkalis. 

“Saya berharap, perusahaan bisa mengoptimalkan program CSR, dan jangan hanya diam saja. Tolong perhatikan sejumlah masyarakat di mana berdirinya perusahaan. Jangan sampai perusahaan malah mengabaikan program yang harusnya bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Al Azmi.

Rudi Arief juga mengapresiasi sejumlah masukkan dan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi yang sangat berarti bagi perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PHR agar tercipta harmonisasi di lingkungan sekitar.

Corporate Secretary PT Patra Drilling Contractor (PDC), Budhi Kristianto yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, PDC siap comply terhadap regulasi yang ada, khususnya untuk memberdayakan tenaga lokal sesuai dengan aturan Perda Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tersebut. 

Lebih lanjut Budhi juga memaparkan sejumlah program CSR PDC sudah berjalan dengan baik, dan penciptaan stakeholder engagement dengan para tokoh masyarakat dan lingkungan terdampak.

Asisten Manager Human Capital Services PDSI, Suherna juga menyampaikan, PDSI siap bekerjasama dengan Disnaker Bengkalis dalam hal perekrutan tenaga lokal, dan ini dibuktikan dengan telah adanya surat pemberitahuan perekrutan tenaga kerja ke kantor Disnaker. Suherna juga menyampaikan bahwa ke depannya perusahaan siap bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Propinsi Riau untuk penerimaan tenaga kerja fresh gradute.

Selesai pemaparan dari masing-masing perwakilan, acara dilanjutkan dengan tanggapan dari para audien terutama dari perwakilan LSM. 

Intinya, perwakilan dari LSM ini menginginkan agar perusahaan yang beroperasi di Duri dan Bathin Solapan memprioritaskan tenaga lokal/tempatan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tersebut. Acara audiensi yang berjalan selama 2 jam tersebut berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

Tampak hadir juga dalam forum tersebut Kepala BPJS Kacap Duri Achiruddin, Camat Bathin Solapan diwakili Sekcam Zama Rico Dakanahay, Camat Mandau yang diwakili Sekcam Yoan Dema, Camat Pinggir, dan Camat Talang Muandau, Pengurus LAMR, perwakilan perusahaan dan puluhan pengurus LSM, pengurus organisasi masyarakat Bathin Solapan, Mandau, Pinggir dan Talang Muandau serta sejumlah staf dan pegawai dinas tenaga kerja Kabupaten Bengkalis.(*)