DPRD Riau Terima Kunker Komisi D DPRD Sumut

DPRD Riau Terima Kunker Komisi D DPRD Sumut.

Pekanbaru, Hariantimes.com - DPRD Provinsi Riau menerima Kunjungan kerja (Kunker) Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Jumat (08/01/2020) pagi. 

Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. 

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi D Sumatera Utara Anwar Sani Tarigan didampingi Sekretaris Komisi D Sumatera Utara Parlaungan Simangunsong, beserta anggota Komisi D Sumatera Utara lainnya yaitu Wigirin Arman, Dedi Iskandar, Hanafi, Yahdi Khoir Harahap.

Ketua Komisi D Sumatera Utara, Anwar Sani Tarigan menyampaikan beberapa tujuan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Riau.

"Jadi maksud dan tujuan kami ingin membahas beberapa hal, yaitu sistem koordinasi DPRD Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan program pembangunan daerah," ujar Anwar.

Dikatakannya, DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi anggaran serta kewenangan dalam menentukan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD. Serta bagaimana pola pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau dibidang infrastruktur. Strategi DPRD Provinsi Riau dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan reses. 

"Pada masa pandemi, penggunaan anggaran pemerintahan berfokus pada penanggulangan Covid-19 dan pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Syafarudin Poti menyampaikan, komunikasi dan hubungan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif di Riau selalu mereka jaga dalam menjalankan dan mengelola daerah ini.

"Penyusun APBD berjalan sesuai rencana dan UMKM menjadi prioritas dalam penyusunan APBD. Dalam 2021, sudah kami sahkan hasil dari APBD. Dalam pengawasan, kami sering melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan RKPD dengan dinas terkait. Kemudian pimpinan tidak boleh berjalan sendiri. Dan dalam penyusunan RKPD, disitulah Pokir disampaikan," ujar politisi partai PDIP yang sedang menunggu waktu dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Riau ini.(*)