Bawaslu Kupas Pengawasan Pilkada di FPK Riau

Bawaslu Kupas Pengawasan Pilkada di FPK Riau.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau memaparkan pelaksanaan dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau.

Pemaparan disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau Neil Antariksa AMd SH MH di Aula Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Jalan Thamrin Pekanbaru, Kamis (04/11/2020).

Hadir pada acara itu Ketua FPK Provinsi Riau, Ir AZ Fachri Yasin MAgr, Sekretaris Jailani (PITI), Bendahara Sadrianto SE (IKSS), serta sejumlah Wakil Ketua FPK Riau. Di antaranya Prof Dr HB Isyandi SE MSi (IWKR), Dr Santoso Almasetehi SS MSi (Pamor), Dr Ir Hinsatopa Simatupang MM (PKBR), H EM Surachmat SE MH (Misuri) dan H Salfian Daliandi SP MSi.

Hadir juga Pengurus lainnya, yakni Drs H Gembong WS (IKJR), Drs Eva Firman AZ MH MKom (IKWR), Sefianus Zai SH (IKNR), Huiniati SE (PSMTI), Azwir Alimudin (PMK2M), Jamaludin Badai (Permasa), Fari Suradji SE (Misuri), Sri Petri Haryanti SPd (KKIH), Yati Br Tambunan SSos MSi (PKSTabas), H Widodo SH SKep (IKJR), Drs H Yana Patriana (Misuri), Saparudin Koto (IKM) dan M Suganda.

Ketua FPK Provinsi Riau Ir AZ Fachri Yasin MAgr saat membuka diskusi menuturkan, diundangnya Komisioner Bawaslu Riau untuk mengupas tuntas pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada serentak 2020. Ilmu yang didapat akan dijadikan sebagai bekal dalam mensosialisasikan Pilkada di seluruh Kabupaten/Kota di Riau.

"Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid 19. Kita ingin mendapatkan materi tentang pelaksanaan Pilkada itu. Sehingga bisa disosialisasikan ke anggota Organisasi Paguyuban se Riau agar mereka menggunakan hak pilihnya dan mematuhi semua aturan tentang Pilkada," katanya.

Sementara Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Riau, Neil Antariksa menyampaikan, Pilkada 2020 dilaksanakan di 9 kabupaten/kota di Riau. Saat ini Pilkada dalam tahap kampanye Pasangan Calon dan Pemilihan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

Sedangkan pengawasan Pilkada saat Pandemi Covid tertuang dalam Perbawaslu No 4 Tahun 2020. Peraturan itu merincikan Pengawas Pemilihan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Saat ini ada beberapa personil di Bawaslu Riau dan Pengawas di sejumlah daerah yang terpapar Covid 19. Hal ini mengharuskan Pengawas melaksanakan Prokes Covid dulu sebelum melaksanakan pengawasan," imbuhnya.

Diungkapkannya, Bawaslu juga sangat serius melakukan pengawasan penerapan Prokes saat Kampanye Pilkada 2020. Pihaknya akan melakukan tindakan tegas termasuk membubarkan kampanye jika terbukti melanggar aturan kampanye di tengah Covid seperti tak menggunakan masker, kerumunan yang melebihi ketentuan dan lain sebagainya. 

"Pembubaran Kampanye dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPU dan Polri," katanya.

Selain itu Neil Antariksa juga memaparkan Pengawasan Partisipatif dalam perspektif Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran. 

"Sesuai UU Pilkada No 10 Tahun 2016 untuk kelancaran Pilkada penyelenggara dapat melibatkan masyarakat. Dan salah satu bentuk pelibatan masyarakat adalah dalam bentuk pengawasan pada semua tahapan Pilkada. Untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan, Bawaslu sudah membentuk beberapa cara. Di antaranya Pojok Pengawasan, yakni menyediakan ruangan di Kantor Bawaslu yang menyediakan informasi tentang pengawasan, Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (Gempar),yakni Gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat," paparnya.

Selain itu, Saka adhyasta Pemilu yakni melibatkan Pramuka dalam pengawasan, Pengabdian Masyarakat Dalam Pemilu yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pengelolaan Media Sosial, Forum warga Pemilu, Pengawasan Berbasis Teknolgi dan lain sebagainya.

Neil Antariksa menambahkan, peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan Pemilu, Terutama dalam hal money politik serta pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya. 

"Masyarakat juga harus tahu tentang Pidana Pemilu, seperti mencoblos lebih dari sekali, mencobloskan atas nama orang lain dan lain sebagainya," katanya.(*)