Bawaslu Meranti Ingatkan Paslon dan Tim Kampanye Pasang APK Sesuai Aturan

Komisioner Bawaslu Meranti Romi Indra, bersama Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH di Gedung Bawaslu RI.

Meranti, Hariantimes.com - Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti Romi Indra mengatakan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu metode dalam kampanye.

APK tersebut berupa baleho, spanduk, umbul-umbul agar dicetak dan dipasang sesuai peraturan.

"Harus sesuai aturan perundang-undangan dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang," kata Komisioner Banwaslu Kepualauan Meranti bagian Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Romi Indra SE kepada Hariantimes.com, Rabu (21/10/2020) siang.

Romi menjelaskan, terdapat 2 kategori APK yang dicetak dan difasilitasi KPU Meranti dan APK yang dicetak mandiri oleh Paslon/Tim Kampanye. Untuk tempat pemasangan APK tersebut sesuai dengan SK Penetapan lokasi pemasangan APK.

Menurut Romi, APK dilarang dipasang tempat Ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). 

"Pemasangan APK mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemasangan APK yang menjadi tempat milik perseorangan atau badan swasta dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut," kata Romi.

Untuk desain dan materi APK tambahan dalam regulasi, katanya, dapat berbeda dari yang difasilitasi KPU Meranti. Yang penting desain tersebut juga didaftarkan atau dilaporkan secara tertulis ke KPU untuk mendapatkan persetujuan.

Dijelaskan Romi, Bawaslu Meranti sudah bersurat ke Paslon, Parpol, Tim Kampanye berupa himbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, agar tidak terjadi kesalahan dalam mencetak APK tambahan. Partai Politik/Gabungan Partai Politik,  Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang APK selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi  yang telah ditentukan KPU Meranti. 

"Bawaslu Meranti akan bertindak tegas sesuai regulasi. Apabila ada pemasangan APK yang diduga melanggar, maka akan kami Surati ke Paslon/tim kampanye untuk dapat diturunkan. Kemudian apabila belum ditindaklanjuti maka kami akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk melakukan penertiban," tegas Romi seraya berharap, sebelum terjadi kesalahan atau kerugian materil yang timbul akibat penertiban, maka dicermati regulasi dengan baik, APK tambahan yang dicetak dilaporkan secara tertulis ke KPU Meranti untuk mendapatkan persetujuan serta berkoordinasi sebelum dilakukannya pemasangan APK.

"Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan APK tersebut merupakan tanggung jawab Pasangan Calon. APK tersebut diturunkan paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kami imbau kepada Tim Kampanye dan warga Meranti agar tidak merusak alat peraga kampanye yang sudah dipasang karena ada sanksi pidana bagi para pelanggarnya, disebutkan dengan tegas dalam UU Pilkada pasal 187 ayat (3) junto pasal 69 huruf g, merusak alat peraga kampanye dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000. Untuk Mobil setiap Paslon terpakai saat ini oleh tiga Paslon di Meranti, saat ini masih boleh di gunakan akan tetapi ingat pada masanya hari tenang 3 hari sbelum hari H tidak boleh digunakan," tegas Romi.(*)

APK yang difasilitasi KPU: 
- Baleho ukuran 3 x 4 m, sebanyak 5 lembar/Kabupaten
- Umbul-umbul 0,5 x 4 m, 20 lembar/Kecamatan
- spanduk ukuran 1 m x 5 m, 2 lembar/Desa.
APK tambahan / dicetak mandiri oleh Paslon/Tim Kampanye paling banyak 200% dari jumlah maksimal yang ditetapkan KPU.

Penulis: Tengku Harzuin