Aksi Damai dan Orasi di Gedung DPRD, Massa Buruh Riau Bersatu Tolak RUU Omnibus Law

Anggota Komisi V DPRD Riau yang menaungi bidang Kesejahteraan Rakyat termasuk masalah ketenagakerjaaan Agung Nugroho bersama anggota Komisi IV DPRD Riau Tumpal Hutabarat menerima massa buruh.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja dari para buruh Indonesia kembali berlangsung. 

Untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, massa yang menamai diri dari Buruh Riau Bersatu melakukan aksi damai dan orasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Jumat (14/08/2020).

Sebelumnya pada Kamis (13/08/2020) kemarin, aksi serupa juga dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas oleh Pemerintah saat ini mendapat penolakan oleh seluruh Buruh pekerja di tanah air. Kenapa? karena dianggap melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak pekerja. Terlebih berdampak mengurangi pendapatan ekonomi pekerja serta mengabaikan perlindungan kepada pekerja.

Anggota Komisi V DPRD Riau yang menaungi bidang Kesejahteraan Rakyat termasuk masalah ketenagakerjaaan Agung Nugroho bersama anggota Komisi IV DPRD Riau Tumpal Hutabarat menerima masa aksi tersebut.

Setelah melakukan audiensi bersama para perwakilan buruh, Agung menyampaikan apresiasi atas tuntutan yang disampaikan. 

Menurut Agung, memang sejak beberapa waktu lalu datang berbagai perwakilan buruh dari berbagai organisasi. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi DPRD Riau untuk tidak ikut berjuangan bersama buruh. 

Mewakili DPRD Riau, Agung bersama anggota DPRD Riau lainnya yakni Tumpal Hutabarat ikut menandatangani penolakan RUU omnibus law serta bakal meneruskan aspirasi tersebut ke pusat dalam hal ini DPR RI.

Agung juga sempat menyampaikan orasi di hadapan ratusan para buruh serta berjanji akan memperjuangkan tuntutan para buruh. "Kita akan memperjuangkan dengan menolak seluruh poin-poin yang disampaikan oleh buruh karena memang tidak mengakomodir keselamatan dan kesejahteraan buruh Indonesia" tutup Agung.(*)