Kapolres: Pastikan Embung dan Kanal Blocking Berfungsi dengan Baik

Rakor antisipasi karhutla di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti di Aula Mapolres Kep. Meranti, Selasa (07/06/2020).

Meranti, Hariantimes.com - Mulai Juli 2020 ini sudah memasuki musim kemarau. Dan sesuai pengalaman pada musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat tinggi.

Untuk itu diperlukan sosialisasi di tengah masyarakat agar turut menjaga hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran.

Karena dari hasil evaluasi, lebih 90 persen penyebab kebakaran adalah akibat ulah manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan yang tak kalah penting, kesiapan dari Satgas mulai dari personil serta peralatan pendukung jika terjadi Karlahut.

Kapolres Meranti AKBP Taufik Lukman SIK MH menyebutkan, ada beberapa stressing yang harus menjadi perhatian dalam mengantisipasi Karlahut di wilayah Kepulauan Meranti. Antara lain, pastikan sumber air seperti Embung dan Kanal Blocking berfungsi dengan baik.

"Karena untuk pengendalian terjadinya kebakaran ketersediaan air sangat penting. Untuk itu, saya harap Kecamatan dan Desa pastikan Embung dan Kanal Blocking memiliki air," harap Kapolres saat memimpin rapat koordinasi (rakor) antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama TNI, Dinas, Badan dan Instansi terkait di Aula Mapolres Kep. Meranti, Selasa (07/06/2020).

Turut hadir dalam rakor Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Kadiskes Meranti dr. Misri Hasanto, Kasatpol PP. Meranti Helfandi SE MSi, Kepala BPBD Meranti Drs. Idris Sudin, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Agusyanto SSos MSi, Kadis Perikanan Meranti Heldi SE, Direktur RSUD Meranti dr. Ria, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, Kabid Perhubungan Azwan, Danramil Lakatang, Perwakilan Posal Selatpanjang, Jajaran Polres Meranti, Para Camat Se-Kabupaten Meranti. 

Meski kecamatan dan desa diharapkan dapat mempersiapkan upaya penanggulangan jika terjadi Karlahut, pesan Kapolres, semua pihak tetap fokus pada upaya pencegahan karena dinilai lebih efektif, efisien. Sebab jika terjadi kebakaran yang luas, apalagi di lahan gambut akan sulit untuk melakukan pemadaman.

Untuk itu, Kapores meminta kepada kecamatan, desa dan Polsek serta aparat TNI dan semua pihak terkait untuk mengaktifkan kembali Posko karlahut diwilayahnya masing-masing. Begitu juga dengan masyarakat peduli Api. Selain itu mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. 

"Penanggulangan karlahut saat ini sedikit lebih berat. Karena dihadapkan dengan Pandemi Virus Corona. Jadi tidak hanya penanganan karhutla, tetapi juga harus fokus pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19," sebut Kapolres seraya juga menyarankan, di titik strategis rawan karlahut dibentuk Kampung Tanggung Nusantara untuk mengencarkan sosialisasi pencegahan Karlahut sekaligus mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Virus Covid-19.

Menurut Kapolres, disitulah diperlukan peran dari aparatur kecamatan dan desa, Polisi/TNI untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi di tengah masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya kebakatan hutan dan lahan. 

"Dengan adanya Posko atau Kampung tangguh ini akan lebih meningkatkan pengawasan dan penanganan cepat jika terjadi Karlahut," sebut Kapolres.

Namun dari pengakuan pihak BPBD Meranti dan kecamatan dalam menangani Karlahut, pihaknya masih dihadapkan pada kendala. Terutama masalah anggaran yang belum tersedia. Begitu juga embung atau sumber air di lokasi potensial terjadinya karlahut. Karena seperti diketahui, di saat musim kemarau hampir di seluruh wilayah hutan di Meranti mengalami kekeringan. Satu-satunya sumber air adalah berasal dari laut yang membutuhkan pompa dan selang yang cukup panjang. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak tersedianya jaringan listrik.

Menyikapi hal itu, khusus masalah anggaran seperti, Sekda Meranti Bambang Supriyanto mengatakan, akan  mengupayakan bagaimana anggaran penanggulangan karlahut dapat segera dicairkan. Namun semua tergantung dari ketersediaan anggaran di kas daerah yang diperuntukkan untuk penanganan karlahut. 

Sekda juga meminta kepada semua pihak mulai dari BPBD, kecamatan, desa, Kepolisian dan TNI, masyarakat serta instansi terkait lainnya dapat meningkatkan sinergitas untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya Karlahut di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena tanpa sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, upaya antisipasi dan oenangguoangan karlahut di wilayah Kepulauan Meranti akan sulit dilakukan," pungkas Sekda.(*)