Kegiatan konsultasi dan penyampaian laporan pelaksanaan inovasi HARMONITAS kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Jakarta, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pembentukan produk hukum daerah melalui inovasi HARMONITAS (Harmonisasi dan Fasilitasi Ranperda dan Ranperkada Tuntas).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan konsultasi dan penyampaian laporan pelaksanaan inovasi HARMONITAS kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum di Jakarta, Kamis (19/11/2026), yang dihadiri langsung oleh Yeni Nel Ikhwan, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Riau dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus melaporkan perkembangan implementasi HARMONITAS sebagai inovasi pelayanan berbasis digital. Sistem ini dikembangkan untuk mengintegrasikan proses harmonisasi dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), sehingga pengelolaan permohonan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah dipantau.
Dalam kesempatan tersebut, Yeni Nel Ikhwan menyampaikan perkembangan pelaksanaan inovasi HARMONITAS yang telah mulai dimanfaatkan dalam pelayanan harmonisasi regulasi daerah. Hingga 19 November 2026, tercatat sebanyak delapan berkas permohonan telah masuk melalui sistem HARMONITAS, mencakup rancangan peraturan mengenai penetapan batas desa serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Capaian awal ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi proses administrasi dan penguatan tata kelola pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Dari delapan permohonan tersebut, empat berkas berkaitan dengan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana. Sementara itu, tiga berkas lainnya berkaitan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Satu berkas tambahan merupakan rancangan pengaturan batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Seluruh permohonan tersebut menunjukkan mulai dimanfaatkannya sistem HARMONITAS untuk mendukung kebutuhan pembentukan regulasi pemerintah daerah.
Dalam konsultasi tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum pada prinsipnya menyampaikan dukungan terhadap implementasi dan keberlanjutan inovasi HARMONITAS. Dukungan ini menjadi penguatan bagi Kanwil Kemenkum Riau untuk terus mengembangkan pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan harmonisasi dan fasilitasi Ranperda maupun Ranperkada, sekaligus memastikan proses pembentukan produk hukum daerah tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau akan mengoptimalkan pemanfaatan HARMONITAS melalui peningkatan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta para pemangku kepentingan terkait. Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan juga menjadi perhatian untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan sistem, meningkatkan efektivitas pengelolaan permohonan, dan memastikan inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pelayanan hukum di daerah.
Melalui dukungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Riau semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan harmonisasi regulasi yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah. Inovasi HARMONITAS diharapkan terus berkembang sebagai instrumen pendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, berkepastian hukum, serta mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.(*)