Perkuat Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuantan Singingi


Dibaca: 98 kali 
Rabu, 18 November 2026 - 16:25:51 WIB
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuantan Singingi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Harmonisasi dua Ranperbup Kabupaten Kuansing, Selasa (17/11/2026).

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kuantan Singingi terkait Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah dan Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Teluk Kuantan dengan Pihak Lain, Selasa (17/11/2026). 

Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan regulasi daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) sekaligus Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, serta dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Tata Usaha RSUD Teluk Kuantan, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Bagian Hukum Kabupaten Kuantan Singingi, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.

Dalam arahannya, Yeni Nel Ikhwan menekankan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan untuk menyelaraskan substansi, menyamakan persepsi, serta mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui pembahasan teknis dan substantif, kedua rancangan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembahasan pertama difokuskan pada Ranperbup tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD RSUD Teluk Kuantan dengan Pihak Lain. Regulasi ini dirancang sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama rumah sakit, mulai dari perencanaan, penjajakan, penyusunan dan penandatanganan perjanjian, hingga pelaksanaan serta evaluasi. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan kerja sama berjalan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

Sementara itu, Ranperbup tentang Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah diarahkan untuk memperkuat akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar sekaligus menjadi langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Dalam proses harmonisasi, perhatian diberikan pada kejelasan sasaran peserta didik, mekanisme penyelenggaraan pendidikan prasekolah, serta pembagian peran antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua. Aspek pembinaan dan pengawasan juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan secara terarah dan berkelanjutan, sementara pengaturan kerja sama RSUD perlu tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan BLUD yang berlaku.

Melalui harmonisasi kedua rancangan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau terus memperkuat perannya dalam mendampingi pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berkepastian hukum. Sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang mendukung pemerataan pendidikan prasekolah serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.(*)