Tinjau Kondisi TPI Pasir Tiku, Mahyeldi: Keberadaan Pabrik Es Dinilai Penting

Agam, Hariantimes.com - Keluhan yang disampaikan para nelayan di kawasan Pasir Pantai Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, mendapat respons cepat dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.

Buktinya, orang nomor satu di Sumbar itu langsung turun ke lokasi untuk mendengar aspirasi sekaligus melihat kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam pada Senin (21/09/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi yang akrab disapa Buya ini didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Seifdinon serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, terutama kebutuhan dermaga pengaman untuk melindungi bagan ketika kondisi gelombang tinggi.

Kunjungan Gubernur Mahyeldi dilakukan setelah berbagai persoalan yang dihadapi nelayan Pasia Tiku mencuat ke publik. Di antaranya terkait kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), keterbatasan pasokan es untuk kebutuhan melaut, hingga belum tersedianya pelabuhan pengaman bagi kapal dan bagan nelayan.

Kehadiran perangkat daerah terkait diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan tindak lanjut terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan nelayan. 

Pengusaha bagan Pasia Tiku, Boy Bahrin Tanjung mengatakan  kehadiran Gubernur Mahyeldi menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi memberikan perhatian terhadap kondisi nelayan di kawasan pesisir tersebut.

“Keluhan para nelayan langsung mendapat respons dan perhatian dari Gubernur Sumatera Barat. Beliau turun langsung ke lokasi untuk melihat dan mendengar kondisi yang dialami nelayan,” ujar Boy Bahrin Tanjung kepada Hariantimes.com via seluler, Selasa (22/09/2026).

Boy berharap, kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas nelayan. Pasalnya, berbagai kendala yang selama ini terjadi berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Dalam kunjungan tersebut Mahyeldi tidak hanya berdialog dengan nelayan, tetapi juga meninjau sejumlah fasilitas yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat pesisir. Gubernur turut membawa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi nelayan.

Para nelayan mengusulkan pembangunan dermaga pengaman secara permanen dengan konstruksi beton. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi bagan yang sebagian besar masih menggunakan bahan kayu dan konstruksi tradisional, sehingga membutuhkan lokasi perlindungan ketika terjadi gelombang tinggi.

Dalam dialog tersebut disampaikan, bahwa anggaran pembangunan pabrik es sebelumnya telah dialokasikan. Namun proses tender belum menghasilkan pemenang. Mahyeldi meminta agar berbagai kebutuhan fasilitas nelayan tersebut terus dikawal dan dicarikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dermaga pengaman, Mahyeldi juga menerima aspirasi terkait kebutuhan pabrik es sebagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Keberadaan pabrik es dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan setelah nelayan kembali dari laut.

Kehadiran Gubernur Mahyeldi disambut positif oleh para nelayan dan masyarakat setempat. Mereka berharap perhatian pemerintah dapat menghadirkan solusi atas persoalan yang telah lama dirasakan, sehingga aktivitas penangkapan ikan di Pasia Tiku dapat berjalan lebih aman, lancar dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi nelayan.

Menurut Mahyeldi, kebutuhan dermaga pengaman perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan nelayan  sekaligus keberlangsungan usaha mereka.

Untuk itu, Mahyeldi mendorong Dimas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar untuk segera mencarikan solusi terhadap kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait.

Mahyeldi menegaskan, pembangunan fasilitas bagi masyarakat nelayan harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Selain dermaga pengaman dan pabrik es, fasilitas seperti gudang penyimpanan dan sarana pendukung lainnya juga perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nelayan.

“Yang terpenting bagaimana kebutuhan nelayan ini kita carikan solusinya. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat, mendukung aktivitas nelayan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Mahyeldi.

Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, Mahyeldi mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, koperasi nelayan.dan pihak swasta. Menurutnya, pembangunan fasilitas perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)