Proyek Jalan Tasik Serai Senilai Rp46,5 Miliar Diduga Dimark Up

Poyek peningakatan pembangunan Jalan Tasik Serai senilai puluhan Mmliar diduga dimarkup

BENGKALIS, Hariantimes.com - Proyek peningkatan Jalan Tasik Serai menuju Kantor Desa Tasik Serai Timur, Kecamatan Pinggir senilai Rp46,5 miliar, yang bersumber dari APBD Bengkalis Tahun 2022 diduga terindikasi korupsi. Hal itu tertera dalam di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Tahun 2022 yang diterbitkan pada Juni 2023.

Proyek puluhan miliar tersebut, disinyalir juga tidak sesuai dengan spesifikasi senilai Rp609 juta, serta mendapatkan sanksi denda keterlambatan senilai Rp162 juta. Proyek yang dilaksanakan perusahaan pemenang tender PT Prima Marindo Nusantar (PMN) juga terlihat janggal dalam proses pencairannya.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 03-SPP/PUPR-BPJJ/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, rekanan yang memenangkan proyek tersebut, dengan nilai Rp46.979.733.517,00. Melalui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kelender.

Dalam pelaksanaannya, sejak tanggal 11 Mei sampai dengan 6 Desember 2022 sesuai SPMK Nomor 03-SPMK/PUPRBPJJ/V/2022, tanggal 11 Mei 2022. Kontrak pekerjaan telah mengalami beberapa  kali perubahan, terakhir melalui Adendum Kontrak Nomor 03-SPP/ADDIII/PUPR-BPJJ/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang mengatur tentang tambah kurang pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak.

Hingga akhirnya, pekerjaan dinyatakan selesai dan diserah terimakan dengan berita acara (BA) serah terima Nomor  01/PUPR-BPJJ/BA-STPP/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

Namun dalam audit BPK RI dan tertuang dalam LHP, pembayaran pekerjaan telah terealisasi sebesar 90,27 persen. Artinya, persentase nilai proyek cair sebesar Rp42, 407 miliar dari Rp46,979 milir.

Sepanjang pelaksanaan di lapangan, terdapat sanksi denda sebanyak 52 hari keterlambatan senilai Rp193 juta, yang telah dipotong sebesar Rp29, 516 juta, pada pembayaran SP2D atau terminj V. Sehingga terdapat sisa denda keterlambatan, yang belum dikenakan sebesar Rp162,775 miliar.

Secara teknis, BPK RI Perwakilan Riau juga mendapati hasil pemeriksaan serta pengujian kuat tekanan beton, yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Dalam pemeriksaannya, menunjukkan bahwa  kekuatan yang memenuhi bagian dari pekerjaan perkerasan beton semen, dengan anyaman tulangan tunggal terpasang adalah 4,13 MPa sampai dengan 4,49 Mpa.

Sementara kekuatan yang diminta dalam kontrak atau menjadi syarat adalah 4,5 Mpa atau terdapat selisih kekuatan kekuatan sebesar 0,01 MPa sampai dengan  0,37 Mpa dan kekuatan yang memenuhi bagian dari pekerjaan beton struktur fc’20 Mpa, terpasang adalah 16,99 MPa sampai dengan 19,44 Mpa. Sedangkan kekuatan yang dipersyaratkan dalam kontrak 20 MPa atau terdapat selisih kekuatan, 3.01 Mpa sampai dengan 0,56 Mpa.

Tentunya saja, setelah dilakukan perhitungan ulang atas pekerjaan yang sudah terpasang didapati ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal dan beton struktur fc’20 MPa sebesar.

Kondisi proyek tersebut saat ini juga diduga  asal jadi, sebab beberapa spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja tidak terpenuhi dengan baik oleh rekanan (perusahaan) pemenang tender.

Terhadap persoalan itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Ardiansyah ST melalui Sekretaris Dinas PUPR Erdila Fitriyadi SP MSi, Jumat (13/10) saat dikonfirmasi mengatakan, secara teknis dinas PUPR memiliki tim ahli kontruksi.

"Kalau teknis ade Prof Sugeng selaku tim ahli kontruksi, yang ikut mendampingi paket proyek dimaksud dan ada Kuasa Pengguna Anggaran yang berhak menjawab," ucap Erdila menjawab wartawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Irjauzi Syaukani, saat dikonfirmasi via WhatsApp belum bisa menjawab secara rinci terkait dugaan temuan BPK RI tersebut.

"Nanti kami diskusikan dulu di internal," jawabnya singkat.(don)