Gugatan UD Lovab, Hakim Mediasi Beri Kesempatan Terakhir

PEMBUKAAN SIDANG MEDIASI: Ketua Majelis Hakim membuka persidangan gugatan perdata UD Tovab Laksamana dengan tergugat PT ACS di PN Bengkalis beberapa waktu lalu.

BENGKALIS, Hariantimes.com  - Sidang mediasi yang dipimpin Hakim Mediasi Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Aldi SH, Rabu (13/9/2023), memberikan peringatan keras kepada pihak tergugat PT Asrindo Citraseni Satria (ACS) yang digugat oleh Direktur UD Lovab Laksamana agar menghadiri sidang mediasi yang akan digelar pekan depan.

Kasus ini mencuat ke PN Bengkalis gara-gara PT ACS tidak membayar kontrak Mess sebagai tempat penginapan karyawannya kepada UD Lovab Laksamana yang diputus sepihak sejak April 2023 lalu.

Tak tanggung-tanggung, PT ACS berhutang sewa mess kepada CV Lovab mencapai Rp4,3 miliar lebih.  Gugatan yang dilakukan oleh CV Lovab, karena tidak menginginkan kegaduhan dan mencari jalan penyelesaian melalui kekeluargaan maupun musyawarah.

Sedangkan gugatan CV Lovab di PN Bengkalis sudah memasuki masa mediasi persidangan yang dlakukan oleh Hakim Mediasi PN Bengkalis. Meski sudah 3 kali pertemuan media, namun pihak tergugat tidak mau menghadiri sidang mediasi tersebut, melainkan hanya dihadiri kuasa khusus dari kuasa hukumnya Alfred Simamora.

"Ya, sidang mediasi sudah digelar di PN Bengkalis. Mediasi ini sudah 3 kali berlangsung, namun belum ada kata mufakat. Makanya Hakim Mediasi PN Bengkalis memberikan peringatan terakhir kali kepada tergugat, jika tidak hadir maka semua biaya perkara dipersidangan mediasi akan dibebankan kepada tergugat dan akan dilanjutkan materi pokok perkara dalam gugatan kami," ujar  Kuasa Hukum Penggugat UD Lovab Laksamana, Refi Yulianto SH MH usai mengikuti persidangan mediasi di PN Bengkalis, Rabu (13/9/2023).

PT ACS yang berkedudukan di Duri sebagai tergugat, terkait perjanjian kerja sama  sewa menyewa rumah/mess karyawan untuk tempat tinggal karyawan PT ACS. 
Perjanjiannya tertuang dalam bentuk kerjasama yang sudah dituangkan dalam gugatannya.  

"Terhitung sejak April sampai september 2023 tagihan yang belum dibayar oleh tergugat sebesar Rp4, 3 miliar lebih dan pihaknya sudah mengajukan invoice kepada tergugat namun tidak ada tanggapan," ujarnya.

Sedangkan Suryanto Direktur UD Lovad Laksaman juga mengatakan, selama ini pembayaran kontrak kerjasama lancar dan tidak ada kendala. Apalagi kerjasama ini dilakukan bukan satu atau dua tahun, tapi sejak 2008 lalu.

Suryanto menyebutkan, sesuai kontrak kerjasama pihaknya menyediakan mess di 8 tempat, yakni di Duri, Rohil, Minas, Tapung, dan Rohul dengan tagihan per bulannya mencapai Rp1,36 miliar.

"Saya bukan hanya menyewakan mess, namun didalamnya ada pelayanannya juga seperti untuk tenaga kebersihan, laundri, air minum yang setiap hari didrof ke lokasi yang perbulannya mencapai 400 galon air. Dan yang kecil ini juga tak dibayar, alangkah zalimnya manusia seperti ini," ujarnya.

Suryanto meminta itikad baik dari Direktur PT ACS Asril Awaludin dan tentunya melalui mediasi di PN Bengkalis harusnya langsung dihadiri Direktur PT ACS dan bukan melalui kuasa hukumnya saja yang tidak bisa memberikan jawaban.

"Makanya masalah utang piutang ini wajib dibayar dan saya tidak akan merelakan sampai kapanpun dan bahkan sampai akhirat pun akan saya tuntut. Karena ini bukan menyangkut saya saja, tapi karyawan saya juga harus diganti dan sudah 6 bulan tidak dibayar dan seharusnya mereka malu tak bayar sewa rumah kami," tegasnya.

Suryanto juga mengaku dalam mediasi ini pihaknya juga tidak akan bersikeras untuk menuntut semuanya harus dibayar atau senilai Rp4,3 miliar. Namun ini masih bisa dirundingkan.

Makanya tegas Suryanto, pihaknya memang tidak bisa menyangkutkan persoalan ini kepada PT PHR, karena kontrak pekerjaan mereka adalah antara PT ACS dengan PT PHR, bukan dengan CV Tovab. Tapi seharusnya PHR juga harus punya tanggung jawab, karena setiap mess yang akan ditempati karyawan PT ACS yang langsung  melakukan ferivikasi terhadap tempat sebelum digunakan.

"Sedangkan kontrak kami masih ada dan perusahaan saya masih digunakan oleh PT ACS sampai masa pengoperasian drilling selesai. Tentu ini sangat merugikan saya sebagai rekanan mereka. Kami juga mengharapkan  Vice President Drilling & Completions PT PHR  Rumbai, Riau, Indonesia, Andi Solihin dapat memanggil Direktur PT ACS, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan," ujarnya.

Sementara kuasa hukum PT ACS, Elfreth Simamora SH ketika di konfirmasi usai mengikuti persidangan mediasi di PN Bengkalis menjelaskan, bahwa mengapa tergugat tidak hadir dalam proses persidangan? Dikarenakan dirinya sudah mendapat kuasa untuk mewakili selama persidangan dan pihaknya akan mengikuti proses persidangan tersebut. Pihak PT ACS telah memberikan kuasa penuh ke sidirinya terkait permasalahan ini.

"Ya, kita akan mengikuti proses dan tahapan sidang mediasi yang sudah di tetapkan oleh PN Bengkalis. Tapi jika bisa diselesaikan dengan baik tentunya lebih baik. Namun bagai mana kelanjutannya nantik sama-sama kita lihat di persidangan lanjutan," ujarnya singkat.(don)