Tokoh NGO Bengkalis, Dorong Komisi II DPR RI Perjuangkan Pemekaran Mandau

SAKSIKAN PRESIDEN: Solihin menyaksikan Presiden RI Jokowi Dodo menanam mangrove saat berkunjung di Pantai Wisata Raja Kecik Pulau bengkalis, September 2021 lalu.

BENGKALIS, Hariantimes.com - Tokoh Non-Government Organization (NGO) yang tak asing bagi masyarakat  Kabupaten Bengkalis, bahkan Provinsi Riau, Solihin mendorong Komisi II DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau tentang pemekaran Mandau dari Bengkalis.

Keinginan mekar yang beberapa waktu lalu sempat disuarakan dan terhenii akibat di keluarkan moratorium oleh Pemerintah Pusat dan dengan alasan beberapa hal yang tidak memungkinkan dilakukan pemekaran ketika itu.

Makanya saat ini tokoh Pemuda Asal Bantan Air ini, sedang disusun langkah untuk menyamakan persepsi dengan sejumlah tokoh NGO, tokoh masyarakat, pemuda, kepala Desa dan BPD dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Keinginan pemekaran yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh masyarakat Mandau, menurut Solihin kini harus didorong kembali untuk bagaimana bisa di golkan oleh Komisi II DPR RI terkait pembahasan peraturan perundang-undangnya.

"Ya, desakan kita itu bukan lah tanpa alasan. Setelah kita melihat adanya pemekaran yang terjadi di Papua belum lama ini secara otomatis  moratorim tentang   pemekaran daerah  beberapa waktu lalu jelas juga ikut dicabut untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya,"  tegas Solihin.

Dengan demikan kata aktifis yang memimpin Yayasan Solidaritas Pemuda Melayu Peduli Lingkungan Republik Indonesia ( YSPMPL-RI), perjuangan masyarakat Mandau untuk pemekaran Mandau dari Bengkalis harus didorong bersama-sama.

Sekalipun posisinya bukan warga Mandau, selaku warga Bengkalis yang apabila terjadi pemekaran berada di kabupaten induk. Alasan  yang begitu mendasar beliau cukup kuat untuk ikut mendorong percepatan pemekaran Mandau.

Alasanya mengingat kesempatan yang ada ini betul- betul harus dimanfaatkan. Terkait dengan syarat-syarat  pemekaran, Ia menilai  rasanya sudah terpenuhi oleh para pejuang-pejuang pemekaran Mandau sebelumnya. Bahkan sebelum terjadi moratorium info yang diperolehi  berkas persyaratan pemekaran telah sampai ke Komisi II DPR RI untuk dibahas.

Apa lagi saat ini untusan Riau selaku anggota DPR RI, yang juga mantan Bupati Bengkalis yaitu Dr H.Syamsurizal berada di komisi tersebut, yang menjadi kewajiban bagi mantan Bupati Bengkalis itu untuk memperjuang kepetingan apirasi masyarakat Mandau yang merupakan dapil pelihannya.

Bahkan Solihin sempat mengatakan, jika Dr syamsurizal tidak mau membantu perjuangan masyarakat Mandau, selaku masyarakat Mandau maupun masyarakat Bengkalis yang menginginkan pemekaran perlu mencatatannya dalam ingatan, karena masa pesta Demokrasi tinggal menghitung bulan lagi.  

Memang diketahui publik  gencarnya dulu penolakan pemekaran Mandau, terjadi pada saat Dr H Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis, bahkan sempat ada gerakan dari masyarakat Bengkalis melakukan aksi demo ke Istana Negara untuk menolak pemekaran Mandau.

"Tapi sebetulnya setelah ditelusuri penggagas aksi demo tersebut terkesan di inisasi oleh oknum-oknum elit politik tertentu saja,  terkesan mereka ada kepentinngan tertentu," ungkap Solihin.

Jika dilihat saat sekarang, kemudahan bagi masyarakat Mandau yang dulunya getol menginginkan pemekaran dengan alasan demi untuk menuju percepatan mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudahkan semua pelayanan publik, rasanya sudah tidak banyak kendala lagi.

Menurut Solihin, mengingat yang memegang tampuk Pemerintahan Bengkalis adalah orang Mandau dan juga mayoritas kursi legislatif Kabupaten Bengkalis diduduki oleh dapil Mandau dan Pinggir, secara logika rasanya sudah tidak ada kendala lagi.

"Jika saja yang memegang tampuk kekuasaan masih mendengarkan aspirasi  masyarakat Mandau yang dibawa oleh pejuang-pejuang pemekaran Mandau," ungkap penggagas pembangunan Pantai Wisata Raja Kecik pulau Bengkalis yang dulu sempat di kunjungi Presiden Jokowi tanggal 28 September 2021.

Dari pembicaraan rekanan sejumlah media bersama penggagas Budidaya pohon Gerungggang Indonesia, yang telah mendapat legalitas dari pemerintah itu mengatakan, bahwa langkah-langkah mereka dalam upaya mendorong percepatan pemekaran Mandau ke Komisi II maupun ke Pemerintah Pusat, dalam waktu terdekat ini Solihin bersama sejumlah NGO lainya yang ada di Bengkalis akan mengagendakan pertemuan.

"Kami juga sekaligus akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh Pemuda untuk membahasnya secera detil langkah-langkah lebih lanjut. Ya kapan waktu pasti, kita akan dudukkan bersama," ujarnya.(rls)