Dirjen KLHK Klarifikasi Surat Rencana Fiel Trip Peserta Workshop Internasional Gambut ke Istana Siak

Direktur PKG KLHK bertemu Sekda Siak untuk kesiapan agenda workshop gambut internasional.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Plh Dirjen PPKL KLHK Tulus Laksono memberikan klarifikasi salah satu surat yang ditujukan pihaknya terkait rencana kunjungan fiel trip peserta workshop internasional Gambut ke Istana Siak.

Surat ini sempat menjadi polemik karena ditujukan kepada pihak yang mengaku sebagai Sultan Siak XIII.

Usulan surat tersebut ternyata datang dari salah satu konsultan lembaga di daerah. Dan setelah ditelusuri, terdapat informasi yang dinilai kurang tepat.

"Kami sangat menyesalkan adanya informasi yang tidak valid. Sehingga setelah memperkuat koordinasi dengan Pemkab Siak, kami menyatakan menarik surat tersebut dan sekaligus demi kondusifitas semua pihak, kunjungan ke Istana Siak sementara ini terpaksa dibatalkan," kata Tulus saat dikonfirmasi media, Sabtu (10/12/2022).

Namun demikian kunjungan peserta worshop yang berasal dari 15 Negara ke Kabupaten Siak tetap dilaksanakan dengan agenda mengunjungi Taman Nasional Zamrud, dilanjutkan dengan silahturahmi dengan Bupati Siak.

"Kami berterimakasih atas dukungan Pemkab Siak untuk kelancaran kegiatan ini, dan kami juga terus berkoordinasi agar kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi keberlanjutan perlindungan ekosistem gambut yang menjadi salah satu fokus kita," kata Tulus.

Terkait adanya pihak-pihak yang masih saja memanfaatkan surat KLHK, Tulus berharap dengan adanya klarifikasi ini maka hal tersebut dapat diantisipasi. Pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi langsung kepada Pemkab Siak.

"Utusan kami sudah bertemu langsung dengan Sekda Siak dan kami sudah jelaskan bahwa sebagai tamu, tentu kami sangat menghargai banyak masukan. Hanya saja ada ketidak hati-hatian dari usulan oknum yang ternyata menyimpan kepentingan bagi kelompok tertentu. KLHK tentu saja menyayangkan dan tidak memberi ruang tindakan serta upaya seperti ini. Sebagai bentuk penegasan, surat tersebut sudah kami tarik dan tidak berlaku lagi. Koordinasi KLHK terkait agenda workshop gambut akan satu pintu melalui Pemerintah Daerah," tegas Tulus.(*)