Masyarakat Minta Presiden RI Bangun Pemecah Ombak

LIHAT ABRASI: Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono bersama anggota dan dampingi Kepala Desa Muntai Nurin turun melihat langsung kondisi longsor dan abrasi di Desa Muntai dan Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Bengklis, Sabtu (26/11/2022).

BENGKALIS, Hariantimes.com - Dampak dari abrasi pantai serta tekanan  air banjir beberapa waktu lalu, membuat belasan hektare lahan perkebunan kelapa milik masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tumbang menjadi lautan.

Atas kejadian itu, Kasdim 0303/Bengkalis
Mayor Arh Sudiyono bersama anggota dan dampingi Kepala Desa Muntai Nurin turun memonitor langsung ke lapangan, Sabtu (26/11/2022).

Menanggapi kejadian yang mengakibatkan tergerus wilayah kedaulatan Indonesia yang berbatasan  dengan Negara Malaysia itu, Dandim 0303/Bengkalis melalui Kasdin Mayor Arh Sudiyono mengatakan, bahwa Dandim mendapatkan informasi atas kejadian tersebut, berdasarkan laporan yang yang disampaikan oleh Babinsa yang bertugas di Desa Muntai dan Desa Muntai Barat.  

Untuk meyakini kebenaran atas kejadian  tersebut,  Mayor Arh Sudiyono mengaku prihatin dan langsung turun lapangan.

"Ya, ternyata kejadian abrasi ini cukup parah,  kita akan sampaikan hal yang cukup serius ini dalan forum rapat- rapat Forkopimda Kabupaten Bengkakis, untuk ditindak lajuti. Kalau kami hanya bisa mendorong kepada pihak- pihak berkompeten,  bagaimana bisa teratasi masalah abrasi yang dialami masyatakat di dua desa ini," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, garis pantai Desa Muntai Barat yang menghadap ke selat Malaka sepanjang 7 kilometer (Km), sementara areal  Desa Muntai Barat yang merupakan desa pemekaran, dari Desa Muntai, garis pantainya sepanjang kurang lebih 6 Km.

Total garis pantai dari dua desa tersebut, yang menghadap ke selat Malaka berbatas langsung dengan Negara Malaysia yaitu sepanajang 13 Km, dan yang terdampak akibat abrasi pantai sehingga tanah jadi longsor sekitar 95 persen dari jumlah garis pantai.

Menanggapi kejadian yang luar biasa itu,  Ketua Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan ( IPMPL) Bengkalis, Solihin menanggapinya  dengan serius. Ia bersama sejumlah masyarakat memohon kepada Presiden RI Joko Widodo, agar dapat memerintahkan kepada kementerian terkait, terutama Kemen-PUPR untuk sesegera mungkin untuk dapat membentengi pantai wilayah kedalutan RI.

"Ya, pulau Bengkalis serta pulau Rupat adalah daerah rawan abrasi. Makanya kami minta dibangun dengan batu pemecah ombak. Ini  jika tidak meninginkan pulau Bengkalis menjadi lautan ke depannya," ujar Solihin yang juga tokoh pemuda Desa Muntai yang berhasil mendatangkan Presiden RI tahun 2021 lalu di kawasan Pantai Raja Kecik.

Solihin mengaku,b mendapat informasi dari BWS III Wilayah Sumatra, bahwa untuk Desa Nuntai tahun 2023 akan dibangun batu pemecah ombak sepanjang  400 meter dan untuk Desa Muntai barat 400 meter. Rencana ini dilakukan pemasangan batu pemecah ombak.

"Namun program tersebut dilihat sepertinya  tidak serius untuk menyelamatkan wilayah kedaulantan kita. Karena programnya hanya sepanjang 800 meter untuk menyelamatkan 13 Km yang terdapak cukup parah terkena abrasi, dari dua desa tersebut cukup kita kesalkan," ujarnya

Bahkan tegas Solihin, jika diukur secara keseluruhan pulau Bengkalis yang parah terkena abrasi berhadapan langsung dengan selat Malaka batas dengan Negara malaysia lebih kurang 65 Km. Tentu bisa dibayangkan kalau setiap tahun hanya di bangun 800 meter atau di atas 1 km lebih, pihaknya menduga separuh pulau Bengkalis telah menjadi lautan, barulah benteng pemecah ombak selesai terbangun.

"Ya, kalau itukan sia- sia saja. Oleh karena itu kita mohon kepada Bapak Presiden RI untuk dapat membuat kebijakan, sehingga program batu pemecah ombak dapat terbangun sekaligus. Apa lagi Desa Muntai dan Muntai Barat telah pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden RI, tanggal 28 September 2021," ujarnya.

Ini kata Solihin,  terkait permasalahan abrasi pantai yang cukup parah tersebut, sehingga Presiden RI melakukan penanaman mangrove secara serimonial. Oleh karena itu masyarakat memohon betul kepada  Presiden RI Jokowi, untuk segera mengalokasikan anggaran APBN untuk bisa menyelamatkan pulau Bengkalis, yang merupakan salah satu titik reperensi  terdepan wilayah kedaulatan NKRI dengan negara tetangga Malaysia.(*)