Gubri Bahas Sawit dengan Komisi XI DPR

Gubri Syamsuar Bahas Sawit dengan Komisi XI DPR.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat (18/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas. Terutama terkait perkebunan kelapa sawit di Riau.

Gubri mengatakan, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Dimana, berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare. 

"Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," katanya.

Dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, beber Gubri, hingga saat ini masih ada juga yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memungut pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR RI untuk ikut menggesa pendataan tersebut. Karena ini peluang untuk mendapatkan uang bagi daerah, kalau hanya pemerintah daerah tentunya akan sulit," ujarnya.

Dijelaskan Gubri, perusahaan yang ada tersebut, hingga saat ini masih sebatas memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tidak melanjutkan hingga HGU. Sementara hingga saat ini, sawitnya terus berproduksi.

"Ini tentunya ada peluang untuk mendapatkan uang dari pajak, karena sawitnya juga sudah berproduksi," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.

Naikkan PSR

Dalam pertemuan itu juga dibahas soal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang memberikan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau.

Dana yang diberikan berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Menurut Gubri Syamsuar, dana bantuan untuk PSR tersebut masih kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Syamsuar.

Dilanjutkannya, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau. 

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.

Selain itu, Syamsuar juga meminta BPDPKS memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan yang hancur akibat truk yang membawa sawit.

Termasuk bantuan pembibitan sawit untuk pesanteren, peningkatan DBH Sawit dan peningkatan besaran pungutan PSDH.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR, juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.(*)