Karena penunjukan Irvan Jerman itu dinilai tidak melalui mekanisme dan aturan yang telah ada di organisasi.
"Seharusnya, ada mekanisme organisasi yang dijalankan sebelum keputusan diambil. Berdasarkan hal tersebut, kami dengan tegas menolak SK yang diterbitkan oleh DPP perihal penunjukan saudara Irvan Herman sebagai Plt Ketua DPW BM PAN Provinsi Riau dan kami tuangkan dengan pernyataan sikap yang ditanda tangani bersama oleh sejumlah DPD BM PAN Se-Provinsi Riau," ujar Ketua Majelis Pertimbangan DPW BM PAN Provinsi Riau, Tengku Muhammad Thomaslan, Kamis (01/11/2018).
Thomas juga mengungkapkan bahwa sejumlah DPD meminta kepada Irvan untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan kekisruhan di internal DPW BM PAN Provinsi Riau.
“Mari lihat permasalahan ini dengan bijak, tak perlulah membuat pernyataan tendensius yang menyebabkan permasalahan ini semakin keruh," ujar Thomas.
Ia juga berharap agar memberikan ruang kepada DPD untuk menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang mereka.(rdo).
"Seharusnya, ada mekanisme organisasi yang dijalankan sebelum keputusan diambil. Berdasarkan hal tersebut, kami dengan tegas menolak SK yang diterbitkan oleh DPP perihal penunjukan saudara Irvan Herman sebagai Plt Ketua DPW BM PAN Provinsi Riau dan kami tuangkan dengan pernyataan sikap yang ditanda tangani bersama oleh sejumlah DPD BM PAN Se-Provinsi Riau," ujar Ketua Majelis Pertimbangan DPW BM PAN Provinsi Riau, Tengku Muhammad Thomaslan, Kamis (01/11/2018).
Thomas juga mengungkapkan bahwa sejumlah DPD meminta kepada Irvan untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan kekisruhan di internal DPW BM PAN Provinsi Riau.
“Mari lihat permasalahan ini dengan bijak, tak perlulah membuat pernyataan tendensius yang menyebabkan permasalahan ini semakin keruh," ujar Thomas.
Ia juga berharap agar memberikan ruang kepada DPD untuk menyikapi permasalahan ini dari sudut pandang mereka.(rdo).