Pekanbaru, Hariantimes.com - Meski di bawah nasional yang 13 persen, tingkat pengangguran terbuka di Riau masih diatas lima persen.
Umumnya didominasi oleh tamatan SMA dan SMK. Oleh sebab itu, perlu strategi khusus untuk mengurangi masalah pengangguran tersebut.
Agar pengangguran ini bisa diperkecil atau dikurangi, perlu sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.
Hal itu mengemuka dalam forum Focus Group Discussion (FGD) ''Implementasi potensi lulusan SMA, SMK, SLB memasuki Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja'' yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Provinsi Riau, 12 hingga 14 November 2020.
FGD yang dibuka oleh Kadis Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram SPd MPd ini menghadirkan narasumber Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Riau/Wakil Dekan I FPK Universitas Riau Dr Rahman Karnila SPi MSi, Kasubag LPMP Provinsi Riau Dr Yusra Afdal Kahar MKom, Kasi Penempatan dan Perluasan Disnakertrans Provinsi Riau Iit Susanti, dan Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Provinsi Riau Tuti SSos.
Kasi Penempatan dan Perluasan Disnakertrans Provinsi Riau Iit Susanti menyatakan, Disnakertrans Provinsi Riau telah melakukan strategi pemecahan masalah tersebut melalui pelatihan dan pemagangan. Pelatihan dilakukan di Balai Latihan Kerja. Sedangkan magang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri.
Namun, FGD menilai selama ini informasi untuk pelatihan dan pemagangan itu tidak transparan dan tidak tersebar sampai ke daerah dan desa. Sehingga pesertanya terbatas kepada pusat informasi.
Untuk itu, Disnakertrans Provinsi Riau diminta transparan dalam penerimaan siswa pelatihan dan perdagangan melalui penyebaran informasi secara luas sampai ke daerah dan desa.
Dijelaskannya, persoalan ini menjadi tugas bersama untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap bekerja sesuai yang dibutuhkan di daerah. Caranya, dengan mempersiapkan lulusan SMK yang bisa mengembangkan diri, inovatif, punya daya saing tinggi, mampu meng-update pengembangan teknologi, menyiapkan pembelajaran ter-update dengan industri 4.0 serta inovasi kualifikasi dan kompetensi guru, serta menyiapkan program terapan dan vokasi, pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kearifan lokal.
Selain itu, SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan vokasi yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, skills, dan peralatan produksi, juga harus mampu melakukan tranformasi organisasi dengan menerapkan Education for Social Responsibility (ESR) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti Gerakan SMK membangun desa, Gerakan SMK-BLUD, dan kegiatan lain yang berfokus pada penyelesaian persoalan lingkungan sekitar yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Namun, terungkap, ada kerisauan tentang kekurangan jumlah guru kejuruan SMK dan SLB di Riau. Jika kekurangan jumlah guru SMK dan SLB ini tidak cepat diatasi dengan mencetak guru-guru SMK dan SLB, dikhawatirkan empat atau lima tahun ke depan, SMK dan SLB di Riau akan krisis guru.
Disamping itu, perlu dievaluasi SMK yang ada sekarang di Riau, apakah jurusan yang ada masih sesuai dan sinkron dengan dunia usaha dan dunia kerja? Sebab, lulusan SMK memang dipersiapkan untuk bekerja, bukan untuk menciptakan pengangguran.
Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan program yang baik untuk memberikan peluang kerja bagi tamatan SMK. Namun, FGD menilai aturan tentang BKK ini masih perlu diperbaiki agar mudah dilakukan oleh pihak SMK. BKK juga perlu dibentuk di SLB karena sebagian besar SLB mengarah kepada pendidikan vokasi, namun perlu pendampingan.
Karena itu, Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau diminta untuk menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Bursa Kerja Khusus (BKK) guna menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja.
FGD juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempermudah pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah.
Pemerintah Provinsi Riau juga diharapkan untuk melatih dan mencetak tenaga asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di SMK di Provinsi Riau. (*)