Pekanbaru, Hariantimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memberikan alokasikan bantuan untuk desa dari tahun 2015 hingga 2018 sebesar Rp3,9 triliun.
Dana ini betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga nanti, dana ini bisa dilihat bagaimana kemampuan desa untuk menyiapkan desanya secara mandiri jadi targetnya desa mandiri.
"Kalo kita lihat ke belakang dulu tidak ada bantuan untuk desa, dari sini lah kita harus mengukur dan mengevaluasi terhadap perkembangan pembangunan desa perkembangan ini menyangkut dengan ekonomi, infrastruktur dan lainnya," ungkap Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Inovasi Desa (PID) Periode II Provinsi Riau Tahun 2019, Rabu (06/11/2019) kemarin.
Rakor yang berlangsung mulai 5 hingga 8 November 2019 ini bertemakan Evaluasi Program Inovasi Desa dalam mendukung kualitas perencanaan Desa tahun 2020.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari, peserta provinsi, Dinas PMD kabupaten/kota, Pokja PMD/Bappeda kabupaten/kota, tim inovasi kabupaten/kota, perwakilan kepala kecamatan, perwakilan Tim Inovasi Desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota, perwakilan pendamping desa dan perwakilan pendamping lokal desa.
Dikesempatan itu, Gubri juga menyampaikan, kedepannya harus berkaitan dengan adanya inovasi ini diharapkan adanya peningkatan ekonomi. Seperti adanya argo wisata, eco wisata termasuk juga pemberdayaan-pemberdayaan ekonomi.
"Jadi jangan seluruh dana ini hanya digunakan untuk infrastruktur, sebab kami melihat desa lebih mengarahkan ke infrastruktur," tegas Gubri seraya menjelaskan, Program Inovasi Desa (PID) yang dijalankan melalui alokasi Dana Desa (DD) di Provinsi Riau mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di pedesaaan dan juga meningkatan kualitas pemanfaatan DD di Riau.
"Menyangkut tugas kepala desa, sebenarnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kemiskinan di Riau ini ada 7,23 persen. Targetnya ke depannya ini hanya 5 persen," sebut Gubri.
Untuk inovasi pertanian sendiri, ungkap Gubri, banyak yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya pertanian dan perikanan saja, melainkan juga pengembangan pariwisata dan itu bisa menjadi PAD desa. Hal ini, membutuhkan pendamping desa untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada desa. Sehingga pada waktu perencanaan desa itu dana desa itu dialokasikan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)